Gibran Mundur, Pemakzulan Batal: Demi Rakyat atau Sekadar Konflik Elite?

Penulis: Sulkhan

Insani Media

BLITAR, insanimedia.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), tepat menjelang digelarnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait usulan pemakzulannya yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB.

​Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah mundur mendadak ini sontak memantik pertanyaan di tengah masyarakat: apakah desakan pemakzulan hingga mundurnya Gibran ini murni untuk kepentingan rakyat, atau sekadar pertarungan konflik elite?

​Pembatalan Paripurna dan Polemik Keabsahan Dokumen

​Akibat pengunduran diri tersebut, rencana rapat paripurna DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) akhirnya batal digelar. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan bahwa usulan HMP yang diterima pimpinan dewan pada Rabu (11/11/2026) sebelumnya telah diteken oleh 120 dari total 580 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Jumlah penandatangan ini melonjak drastis dari hampir 50 orang sehari sebelumnya.

​Para pengusul HMP menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara, merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa surat penyetaraan SMA miliknya tidak sah.

​Dinamika politik ini bermula sejak Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundurnya kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan empat mata selama kurang lebih 2,5 jam. Menurut Prasetyo, Presiden tidak secara tegas menolak, melainkan memberikan sejumlah saran, sementara Gibran sendiri berkeinginan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

​Sorotan Akademisi: Publik Jangan Jadi Alat Elite

​Di tengah pusaran ketegangan politik nasional tersebut, akademisi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar sekaligus Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Blitar, Aisyatul Aziza, memandang bahwa tuntutan awal terhadap Gibran sebenarnya berpijak pada kepentingan publik.

Baca Juga :  DPR Setuju Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinjnders, Kapan Sumpah WNI ?
​Ketua Fatayat NU Kota Blitar sekaligus Dosen Hukum Keluarga Islam HKI UNU Blitar Dr. Aisyatul Azizah
​Ketua Fatayat NU Kota Blitar sekaligus Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) UNU Blitar, Dr. Aisyatul Azizah,

​”Persoalan ini pada dasarnya merupakan kepentingan rakyat karena menyangkut transparansi, kepastian hukum, dan legitimasi seorang pejabat publik,” ujar Aziza dalam wawancaranya dengan insanimedia.id, Jumat (13/11/2026).

​Kendati demikian, ia mengingatkan adanya celah besar berupa konflik kepentingan elite yang kerap menunggangi situasi. “Jangan sampai aspirasi rakyat hanya dijadikan alat untuk memenangkan pertarungan elite politik,” tegasnya.

​Menanggapi babak baru politik pasca-pengunduran diri, Aziza menilai langkah mundur bukanlah akhir dari segalanya. Mengingat jalur pemakzulan konstitusional yang sangat panjang—melibatkan minimal 25 pengusul HMP, persetujuan paripurna dihadiri dua pertiga anggota, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi maksimal 90 hari, hingga bermuara di sidang paripurna MPR—ia meminta publik tetap waspada.

​”Pengunduran diri tidak selalu berarti berakhirnya perjalanan politik seseorang, bisa jadi justru menjadi bagian dari langkah politik berikutnya,” ujarnya.

​Kelelahan Publik dan Stabilitas Nasional

​Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi nasional pada kuartal III-2026 masih tumbuh di angka 5,47 persen. Namun, Aziza menilai bahwa masyarakat saat ini sudah berada dalam fase kelelahan mental akibat gaduh politik.

​”Masyarakat sudah sangat lelah dengan berbagai konflik politik, sementara persoalan ekonomi masih menjadi beban sehari-hari,” katanya. Meski demikian, ia mengingatkan agar kelelahan tersebut tidak melahirkan apatisme. “Lelah boleh, tetapi jangan sampai kalah oleh kelelahan karena itu bisa menjadi celah bagi pengabaian kepentingan publik.”

​Ia mengajak warga negara untuk tetap kritis, selektif dalam menerima informasi, serta “terus mengawal proses hukum dan kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan publik.” Pesan khusus juga ia alamatkan kepada pemerintah: “Pemerintah harus berbenah dan membuktikan bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani rakyat, bukan sekadar ruang untuk mempertahankan kepentingan politik.”

Baca Juga :  Sekjen Golkar M. Sarmuji Tekankan Pentingnya Nilai Luhur di Tengah Arus Digitalisasi

​Sebagai langkah konstitusional lanjutan, pihak MPR telah menjadwalkan rapat paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden yang kosong pada 2 Desember 2026 mendatang.

​Pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, menegaskan bahwa negara harus tetap berjalan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menyebut peristiwa ini sebagai catatan sejarah baru karena “pascareformasi ini kali pertama seorang wakil presiden itu mundur.”