Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar mulai mengkaji sistem penataan tiang jaringan internet untuk mengatasi pemasangan tiang dan kabel yang semrawut. Pemkot mempertimbangkan skema satu tiang untuk digunakan beberapa penyedia layanan internet atau provider sekaligus.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar Paring Genturutomo menyebutkan, pemerintah daerah mencatat 11 provider yang masih menjalankan layanan di wilayah Kota Blitar. Sementara itu, pemerintah masih menelusuri keberadaan penyedia internet yang belum terdaftar.
“Untuk jumlah provider yang ada di Kota Blitar, yang terdaftar di kami ada 11 provider. Itu data sampai dengan saat ini dan masih beroperasi,” kata Paring.
Pemkot Blitar mengkaji penggunaan tiang bersama untuk menertibkan jaringan kabel sekaligus membuka peluang penambahan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui skema tersebut, sejumlah provider dapat memanfaatkan tiang milik pemerintah daerah dengan membayar biaya sewa.
“Jadi kita mencoba untuk merapikan tiang-tiang itu. Sekalian untuk meningkatkan PAD. Nanti mungkin kita kumpulkan provider, mungkin satu tiang dipakai beberapa provider, kemudian provider sewa ke pemda,” ujarnya.
Paring menjelaskan, pihaknya telah membahas rencana tersebut bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Instansi tersebut memiliki kewenangan atas ruang milik jalan (rumija), termasuk lokasi yang digunakan untuk menempatkan tiang jaringan internet.
“Rumija itu kan jalan, kewenangannya di Dinas PU. Nanti PU yang akan menyewakan itu,” kata Paring.
Pemkot memilih skema tiang bersama sebagai salah satu opsi karena pembangunan jaringan kabel bawah tanah atau ducting membutuhkan biaya yang relatif besar. Melalui alternatif tersebut, pemerintah berharap provider dapat menata kabel dalam satu jalur sehingga jaringan lebih rapi dan memudahkan penambahan layanan baru.
“Kalau kabel duct di bawah itu terlalu mahal. Kemarin ada wacana satu tiang dipakai oleh beberapa provider. Kabelnya bisa kita satukan dulu, kemudian kalau ada yang datang lagi tinggal dibuka dan dirapikan lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Paring memastikan layanan Internet Rakyat yang mulai beroperasi di sejumlah daerah belum masuk dalam daftar provider yang tercatat di DPMPTSP Kota Blitar. “Internet Rakyat belum,” pungkasnya.
