insanimedia.id – Memperbincangkan komunikasi politik Indonesia di kancah internasional saat ini nampaknya menarik dan banyak sisi yang bisa diulik. Pertama, rakyat Indonesia mengadang-gadang Presiden Prabowo Subianto untuk dapat mengibarkan nama Indonesia di kancah politik dunia. Pengalaman di birokrasi pemerintahan selama satu periode pemerintahan selama ini, serta pengalaman tinggal di luar negeri menjadi salah satu alasan. Tentu, harapan itu masuk akal. Sebab, Indonesia selama sepuluh tahun terakhir dipandang kurang aktif di tingkat global.
Kedua, nampaknya harapan itu disadari betul, sehingga sepanjang setahun terakhir Presiden Prabowo Subianto aktif melakukan kunjungan dan menghadiri berbagai forum internasional. Sidang di majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan acara bilateral yang dikenal dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Afrika) pun dihadirinya. Ditambah dengan berbagai lawatan ke berbagai negara dilakukannya.
Presiden Prabowo nampak sekali ingin membangun komunikasi politik dengan negara-negara lain sebanyak mungkin. Seolah ingin merangkul semua blok. Blok barat dan blok timur. Ia ke China, lalu ke Amerika. Bahkan ke Rusia. Bahkan lawatan itu dilakukan beberapa kali. Tentu, selain pertemuan bilateral dengan kepala negara lain di sela-sela kegiatan seperti konferensi BRICS.
Memang, pemimpin negara, dituntut melakukan komunikasi politik seluas mungkin, membangun jejaring dengan negara-negara lain agar tidak terkucil dan membuka berbagai peluang. Era global menuntut setiap negara untuk membuka diri, tidak hanya dalam komunikasi, tetapi dalam kerjasama bilateral atau multilateral. Dalam konteks ini komunikasi presiden ke delapan Indonesia di tingkat global menjadi sebuah keniscayaan.
Komunikasi politik pemimpin negara bukan sekedar bertemu, basa-basi, say hello, lalu foto bersama. Tidak. Komunikasi pemimpin negara membawa pesan tertentu. Bahkan sarat pesan. Pemimpin negara hadir dalam sebuah konferensi, misalnya BRICS, tidak hanya datang untuk mendengarkan dan berpendapat. Presiden harus datang dengan misi yang jelas, mereka datang untuk bisa bernegosiasi dan membuka kerjasama antar negara.
Miskomunikasi Politik
Jurnalis Senior dari Forum News Network, Hersubeno Arief dalam akun media sosialnya “Hersubeno Point” yang bertajuk “Trump Menyerah: AS Siap Cairkan Dana 102 Trilyun Milik Iran” menyebutkan bahwa “Andai Pak Prabowo masih berkomunikasi dengan John Mearsheimer, mungkin saat ini hubungan Indonesia dengan Iran tidak sekikuk saat ini.” Pernyataan ini menegaskan bahwa hubungan Indoensia dengan Iran memang ramai dibicarakan sedang tidak baik. Bahkan dalam berbagai berita yang beredar di media social, negosiasi Indonesia untuk meloloskan tanker minyak di selat Hormuz gagal. Namun berita ini tidak muncul di media mainstream.
Di awal tahun 2026 ini Indonesia dengan cepat masuk Board of Peace (BoP) tanpa komunikasi dengan pihak-pihak lain di dalam negeri. Bahkan DPR pun seolah ditingalkan. Tak lama kemudian masuknya Indonesia ke BoP menjadi perbincangan di media. Argumentasi mengapa harus masuk ke BoP pun kemudian ‘digelontorkan’ ke ruang public melalui para public figure. Presiden Prabowo mengundang para ulama untuk menyampaikan alasan masuk BoP. Para ulama termasuk dari MUI pun pada akhirnya menyetujui, meski dengan syarat. Indonesia harus keluar dari BoP jika ternyata tidak memberikan sumbangsih nhyata bagi ikhtiar kemerdekaan Palestina.
Belum selesai perdebatan masuknya Indonesia di BoP, ternyata Israel bersama Amerika menyerang Iran. Perdebatanpun menjadi kian ramai di media. Para tokohpun kemudian angkat bicara. Tak ketinggalan Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar bidang Hubungan Internasional Universitas Saint Peterburg Rusia angkat bicara. Para pakar menyarankan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP. Presiden Prabowo, menyatakan bersedia menjadi penengah antara Amerika-Israel dan Iran. Tawaran diri menjadi juru damai perang menjadi bahan perbincangan hangat di jagat media. Mantan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, menanggapinya secara dingin.
Sikap Presiden Prabowo ini memantik perdebatan panjang di media. Lagi-lagi di mata para tokoh nasional ramai-ramai membahasnya. Mengapa tidak ada kecaman atas serangan Israel-Amerika ke Iran. Bahkan saat serangan Israel-Amerika ke Iran dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tidak terlihat ada ucapan bela sungkawa dari Indenesia ke Iran. Konon hanya ucapan melalui surat resmi, tetapi tidak disampaikan secara langsung.
Indonesia tidak keluar dari BoP, meskipun penggagasnya melakukan serangan terhadap Iran, Indonesia justru mengirimkan pasukan keamanan ke Libanon. Beberapa hari kemudian ada prajurit terkena serangan Israel. Tidak ramai histeria dan ucapan bela sungkawa. Walau ada upacara penghormatan dan juga apresiasi berupa kenaikan pangkat bagi anggota TNI yang gugur.
Reza Indragiri melalui chanel 2045TV dengan tajuk “Mengugkap Dokumen Hubungan Prabowo & Yahudi” menjelaskan bahwa Presiden Prabowo satu-satunya presiden yang menonjolkan sikap positif terhadap Israel di sidang PBB. Menurut Reza, komunikasi politik luar negeri ada tiga lapis dalam pengambilan keputusan. Pertama individu pemimpin. Kedua orang-orang dekat pemimpin. Ketiga, birokrasinya. Wajah politik luar negeri Indonesia menurut Reza lebih didominasi oleh sosok Presiden Prabowo Subianto dan orang-orang dekatnya ketimbang kementerian luar negeri. Sikap Presiden Prabowo secara pribadi tidak sama dengan sikap politik luar negeri kementerian luar negeri. Sikap kementerian luar negeri Indonesia menurut Reza jelas, lugas, dan tegas, menolak agresi militer Israel-Amerika terhadap Iran.
Realitas di atas mencerminkan miskomunikasi politik Indonesia di kancah internasional. Di satu sisi Indonesia menganut non blok dan menolak agresi serta penjajahan. Di sisi lain secara riil Indonesia mengambil posisi di belakang dan mendukung negara-negara aggressor. Israel yang menghujani peluru warga palestina, tetapi Israel yang dilindungi. Iran yang diserang oleh Israel-Amerika, tetapi Iran yang berusaha dicegah agar tidak membalas, meski untuk melindungi diri.
Logika ini dapat diilustrasikan seperti pengendara motor yang menyalakan lampu tanda belok kiri tetapi belok ke kanan. Perampok datang menghajar pemilik rumah, saat pemilik rumah melawan untuk membela diri, justru ia menjadi tersangka. Saat lahan petani diambil paksa perusahaan, pemerintah justru menyediakan pengacara bukan untuk membela petani, tetapi untuk membela perusahaan.
Langkah politik sebagai wujud komunikasi politik seperti ini yang bikin mati gaya. Indonesia masuk BoP untuk beri sumbangsih bagi kemerdekaan palestina. Tetapi justru keanggotannya menjerat independensi diri, sehingga tak bisa kecam arogansi Israel-Amerika yang merobek-robek demokrasi dan menginjak-injak kedaulana bangsa lain. Mengirimkan pasukan perdamaian atas nama anggota BoP tetapi justru menanggung serangan Israel yang sama-sama anggota BoP.
Andai tak bergabung BoP, Indonesia akan bisa lantang bersuara dan mengecam serangan Israel-Amerika ke Iran. Tak masuk BoP bisa aktif membantu Iran dengan memperkuat jaringan negara-negara adikuasa lain menolak agresi Israel-Amerika. Tak masuk BoP, Indonesia mungkin bisa melakukan negosiasi dengan Iran untuk memperlancar transportasi kapal minyak untuk penuhi BBM dalam negeri. Basuk BoP ternyata tetap mendapatkan bea impor ke Amerika sebesar 19%. Sementara negara lain yang tak masuk BoP bisa dapat bea impor hanya 10%.
Isu berikutnya adalah teka-teki proposal Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah udara untuk kepentingan militernya. Jika benar isu tersebut, tentu menempatkan Indonesia pada posisi strategis. Menolak bisa diartika tidak komitmen terhadap BoP. Tetapi jika menerima artinya memberikan ruang penggunaan wilayah Indonesia bagi Amerika Serikat untuk kepentingan militer yang belum tentu sejalan dengan prinsip perdamaian dunia. Bisa jadi digunakan untuk menambah ruang agresi ke Iran.
Indonesia berada di posisi sulit saat ini. Maju kena, mundur pun kena. Indonesia sedang mati gaya dalam komunikasi politik di kancah internasional.
