Blitar, insanimedia.id – Eskalasi militer berskala besar yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari 2026 telah memicu guncangan ekonomi global yang kini mulai menghantam ketahanan fiskal Indonesia.
Serangan yang diklaim sebagai tindakan preemptiv (tindakan militer yang dilancarkan untuk mengantisipasi serangan langsung yang dianggap akan segera terjadi dari pihak lain) terhadap program nuklir Teheran tersebut melambungkan harga minyak mentah Brent hingga menyentuh angka 82,15 dollar AS per barel pada awal Maret. Hal ini menciptakan tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan harga energi dunia ini berimplikasi langsung pada beban subsidi domestik. Berdasarkan data sensitivitas APBN dari Kementerian Keuangan, setiap kenaikan 1 dollar AS pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga Rp 6,8 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam keterangannya pekan ini mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menghitung ulang skenario fiskal dan melakukan stress test agar subsidi BBM tetap terjaga, terutama di tengah ancaman harga minyak yang diprediksi bisa menembus 100 dollar AS per barel jika Selat Hormuz benar-benar tertutup total.
Menanggapi situasi ini, Pengasuh Ponpes Al Harakah, Kota Blitar, sekaligus alumni Pascasarjana IAI Tribakti, Muhammad Ulul Azmi atau akrab disapa Gus Ulul, menilai justifikasi serangan Barat sebagai langkah pengamanan kawasan adalah pelanggaran kedaulatan yang nyata.
”Dunia sedang menahan napas. Ini bukan lagi sekadar perang proksi, melainkan konfrontasi langsung yang sangat berbahaya bagi stabilitas global. Serangan preemptif untuk regime change sulit dibenarkan secara hukum internasional tanpa mandat PBB,” tegas Ulul saat dihubungi pada Sabtu (7/3/2026).
Selain ancaman ekonomi, prioritas utama pemerintah kini tertuju pada perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Plt Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mencatat terdapat sedikitnya 519.042 WNI yang tersebar di kawasan Timur Tengah per 28 Februari 2026.
Meski belum ada laporan korban jiwa, penutupan ruang udara dan pembatalan penerbangan internasional telah menyebabkan ribuan jamaah umrah serta pekerja migran terdampar. Pemerintah pun diketahui telah mulai melakukan proses evakuasi bertahap dari Iran sejak Jumat lalu.
Terkait posisi Indonesia sebagai mediator, Ulul mengingatkan agar langkah diplomasi pemerintah tidak terjebak pada retorika kosong.
”Menjadi juru damai itu mulia, tapi berat. Mengingat kita tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Israel, jika hanya sekadar retorika tanpa langkah konkret melalui diplomasi pintu belakang (backdoor diplomacy) dengan negara seperti Qatar atau Oman, upaya ini hanya akan menjadi gimmick politik semata,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris PC Pagar Nusa Kota Blitar tersebut.
Menghadapi situasi yang kian tak menentu, Ulul mendesak pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi energi dan mempercepat evakuasi WNI dari zona merah. “Pemerintah jangan hanya menjadi penonton yang merugi. Harus ada kebijakan tegas untuk mengamankan pasokan minyak alternatif di luar Timur Tengah dan memastikan Satgas Perlindungan WNI bergerak cepat sebelum konflik meluas lebih jauh,” pungkasnya.
