BLITAR, insanimedia.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pascapenggeledahan oleh aparat penegak hukum dinilai belum menyentuh akar permasalahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah perombakan struktur tersebut dipandang oleh kelompok masyarakat sipil sekadar sebagai upaya pengendalian dampak (damage control) demi menjaga citra program unggulan pemerintah, sementara desain pengawasan triliunan rupiah anggaran negara masih menyisakan celah kerawanan.
Tingginya risiko tata kelola ini berbanding lurus dengan besarnya alokasi dana yang dikelola BGN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG tahap awal. Besarnya postur anggaran ini menuntut sistem pengawasan yang rigid, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekadar mengganti figur pejabat publik di tengah jalan.
Hal ini ditegaskan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang secara konsisten menyoroti implementasi kebijakan di sektor pendidikan dan kesejahteraan anak.
”Pergantian pimpinan BGN setelah adanya penggeledahan oleh aparat penegak hukum lebih merupakan upaya pengendalian dampak untuk menjaga citra program unggulan pemerintah. Langkah tersebut hanya menjawab persoalan individu, sementara masalah tata kelola dan desain program sama sekali belum tersentuh,” tegas perwakilan JPPI dalam rilis resminya.
Pandangan kritis senada juga disuarakan oleh elemen mahasiswa di daerah. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar, A’yun Latifah Hanum, menilai bahwa persoalan di tubuh BGN melampaui urusan figur kepemimpinan. Menurutnya, perombakan pejabat tidak menjamin terhentinya potensi kebocoran anggaran jika sistem dasarnya tidak dibenahi.
”Saya tidak sepenuhnya setuju bahwa pergantian Kepala BGN bisa langsung menyelesaikan masalah. Permasalahan utamanya ada di sistem. Kepala BGN memang menjadi salah satu faktor, tetapi bukan faktor penentu sepenuhnya,” ujar perempuan yang akrab disapa Hanum tersebut.
Lebih jauh, Hanum menyoroti kapabilitas jajaran baru BGN yang ditunjuk untuk mengawal program gizi berskala nasional tersebut. Ia mempertanyakan kesesuaian latar belakang keilmuan para pejabat baru dengan kompleksitas pelaksanaan program kesehatan dan gizi masyarakat.
”Mampu tidaknya jajaran baru ini dilihat dari sisi mana dulu? Kalau dari sisi disiplin ilmu, jelas tidak mumpuni, kecuali mereka didampingi oleh orang-orang yang memang linier dengan bidang gizi maupun kesehatan masyarakat,” ungkap Hanum.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya manusia di dalam struktur lembaga tersebut. Eksekusi program yang menyasar jutaan anak sekolah membutuhkan keahlian spesifik yang tidak bisa hanya bermodalkan penugasan politis.
”Harapan ke depan tentu saja adalah memperbaiki sistem itu sendiri. BGN harus menyesuaikan personalia dengan latar belakang pendidikan, atau paling tidak, diisi oleh pihak-pihak yang mendalami bidang yang linier dengan jabatan yang diampu,” tambahnya.
Sebagai jalan keluar untuk memulihkan citra program MBG dan mencegah kebocoran berulang, Hanum mendesak adanya reformasi birokrasi dan tata kelola yang komprehensif di tubuh BGN. Ia memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi jajaran kepemimpinan yang baru.
”Saran saya, lakukan audit menyeluruh yang transparan dan datanya bisa diakses oleh publik secara proporsional. Perjelas juga pemisahan wewenang antara regulator pembuat standar pengawasan dengan unit pelaksana eksekutor, serta terapkan inspeksi pengawasan digital secara real-time terintegrasi dengan sistem pelaporan masyarakat,” pungkasnya.
