Blitar, insanimedia.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menaruh perhatian terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp61 miliar. DPRD kini menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sisa anggaran tersebut.
Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen yang membentuk SILPA. DPRD ingin memastikan apakah besarnya sisa anggaran berasal dari program yang belum terealisasi atau dari hasil efisiensi belanja yang dilakukan pemerintah daerah.
“Silpa saat ini sekitar Rp 61 miliar. Kami masih mengkaji apakah ada kegiatan yang belum dilaksanakan atau memang efisiensi anggarannya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Syahrul menegaskan bahwa tingginya SILPA tidak selalu mencerminkan rendahnya kinerja pengelolaan anggaran. Menurutnya, kondisi tersebut juga dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menghemat penggunaan anggaran pada sejumlah sektor.
“Biasanya dua-duanya ada. Ada kegiatan yang belum terlaksana dan ada juga hasil efisiensi. Nanti akan kami lihat mana yang nilainya lebih besar,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menyesuaikan pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan kondisi keuangan yang tersedia serta kebutuhan masyarakat. Ia menilai penggunaan anggaran harus lebih diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh langsung masyarakat, kami mengimbau bahkan bisa ditunda terlebih dahulu. Dalam kondisi efisiensi seperti sekarang, pemerintah harus bijak dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Syahrul juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran pada tahun berikutnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran secara optimal untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang terpenting anggaran yang ada benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang menjadi perhatian kami dalam melakukan pengawasan,” pungkasnya.
