Blitar, insanimedia.id – Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, GMB meminta pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan kedua program tersebut agar berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Koordinator aksi GMB, Mariono Budi, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program MBG di lapangan. Temuan tersebut meliputi keterlambatan pembayaran upah karyawan, dugaan praktik monopoli pemasok bahan pangan, hingga kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar gizi.
“Yang kami minta adalah evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG dan KDMP. Ada indikasi beberapa SPPG bermasalah, mulai dari gaji karyawan yang tidak dibayarkan, monopoli supplier, hingga makanan yang diberikan tidak sesuai standar gizi,” ujarnya saat aksi di depan Gedung DPRD Kota Blitar, Senin (29/6).
Mariono menegaskan program MBG tetap layak dilanjutkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, ia menolak usulan penghentian program hanya karena muncul berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
“Kalau kami meminta program ini ditutup tentu sangat disayangkan. Banyak pemilik SPPG itu teman-teman kami yang sudah berinvestasi cukup besar. Yang kami inginkan adalah perbaikan dan evaluasi, bukan penghentian program,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Blitar menerima kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan perbaikan. Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung evaluasi pelaksanaan MBG, tetapi tidak sepakat apabila program tersebut dihentikan.
“Kami mendukung adanya evaluasi, tetapi kami tidak mendukung jika program ini ditutup. Mari kita hormati program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto karena tujuannya baik untuk anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil,” katanya.
Elim menjelaskan program MBG turut membantu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama ketika kemampuan anggaran daerah masih terbatas.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Blitar sempat dikenai sanksi penghentian sementara karena tidak memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program.
“Ada beberapa SPPG yang sudah disuspen. Mereka diberi kesempatan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kembali beroperasi dan mendistribusikan MBG,” ujarnya.
Elim menambahkan Pemerintah Kota Blitar terus memantau pelaksanaan program MBG dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul. Seluruh laporan dari daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan program semakin optimal.
“Kalau ada persoalan di lapangan, termasuk kasus-kasus yang terjadi, kami sampaikan ke pusat. Kami terus memonitor pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
