KANIGORO, INSANIMEDIA.ID – Pembangunan infrastruktur ekonomi di tingkat desa dinilai makin mengimpit ruang belajar anak. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, gedung perpustakaan sekolah dasar dirobohkan demi pembangunan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebelum bangunan pengganti disiapkan. Fenomena ini menjadi potret suram di tengah rendahnya tingkat literasi nasional serta pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang mencapai hampir 50 persen.
Kasus di SDN Tlogo 2 Kanigoro mencatat gedung perpustakaan diratakan dengan tanah hingga menyebabkan ribuan buku terbengkalai dan menumpuk setinggi 1 hingga 1,5 meter di ruang kelas. Ancaman alih fungsi fasilitas serupa dialami SDN Tegalrejo di Kecamatan Selopuro. Pegiat kolektif Lapak Baca Ceria Blitar Raya, Reyda Hafiz, menilai kebijakan tersebut memperlihatkan cara pandang pemerintah yang cenderung kalkulatif dan mengabaikan hak dasar pendidikan anak.
”Pemerintah hari ini diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan kapitalistik sehingga melihat sesuatu dari data statistik dan untung-rugi semata. Mereka tidak melihat perpustakaan sebagai landasan agar anak-anak bisa tumbuh menjadi manusia utuh di kemudian hari,” ujar Hafiz dalam tayangan dialog podcast Bakul Kumpo, Sabtu (15/8/2026).
Dinamika di daerah tersebut berbanding lurus dengan tren efisiensi anggaran di tingkat pusat. Alokasi anggaran operasional Perpustakaan Nasional mengalami pemangkasan signifikan, dari semula sekitar Rp700 miliar menjadi Rp377 miliar. Penyusutan anggaran ini berdampak langsung pada penghentian program distribusi buku ke pelosok daerah serta pembatasan ruang kegiatan komunitas literasi.
Hafiz menegaskan bahwa pembangunan ekonomi warga tidak selayaknya mengorbankan sarana belajar anak sekolah dasar.
”Saya tidak menolak proyek Koperasi Merah Putih, tetapi jangan sampai proyek ini merampas ruang belajar bagi siswa. Buku-buku yang ditumpuk karena gedung dirobohkan sebelum ada bangunan pengganti menunjukkan betapa keputusan diambil tanpa perencanaan matang,” tegasnya.
Ketimpangan sarana ini memperberat posisi Indonesia dalam indikator literasi global. Data UNESCO mencatat indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001 persen, yang berarti hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki kebiasaan membaca aktif. Selain itu, laporan Programme for International Student Assessment (PISA) secara konsisten menempatkan skor literasi membaca pelajar Indonesia di jajaran papan bawah dunia.
Merujuk pandangan filsuf Karlina Supelli, Hafiz menyebut peran buku fisik bagi tumbuh kembang anak tidak dapat digantikan oleh media lain.
”Buku itu mengaktifkan imajinasi serta memperhalus perasaan dan akal budi anak-anak. Ketika buku dan perpustakaan dijauhkan dari pelajar, saya tidak bisa membayangkan kondisi Indonesia 10 tahun ke depan. Target Visi Indonesia Emas 2045 akan semakin jauh,” jelas Hafiz.
Di tengah keterbatasan dukungan negara, jaringan masyarakat sipil di Blitar memilih mengambil langkah swadaya. Melalui lapak baca gratis di taman publik, warung kopi, hingga ruang kampus, para aktivis berupaya menjaga kebiasaan membaca warga. Meski demikian, gerakan akar rumput ini dinilai tetap membutuhkan keberpihakan kebijakan dari pemegang kekuasaan.
”Langkah kita sebagai warga sipil adalah aksi langsung mendekatkan buku kepada masyarakat. Namun, kita juga harus membuat gerakan untuk memperingatkan kekuasaan bahwa literasi teramat penting. Ketika negara tidak berpihak dan kita tidak mengingatkan, kita akan kalah berkali-kali,” pungkas Hafiz.
