BLITAR, insanimedia.id – Absennya fungsi pengawasan (checks and balances) dalam institusi formal negara memicu 15 akademisi dan peneliti untuk mendeklarasikan Kabinet Bayangan (Shadow Cabinet) di Jakarta pada Senin (27/7/2026). Langkah koalisi masyarakat sipil ini lahir sebagai antitesis terhadap kartelisasi politik yang dinilai telah merusak fondasi meritokrasi dan melahirkan deretan pejabat publik yang inkompeten.
Deklarasi ini menandai eskalasi ketidakpuasan publik terhadap arsitektur kekuasaan saat ini, di mana batas antara pemerintah dan kekuatan politik pendukungnya menjadi semakin tipis.
Demokrasi yang Melemah
Munculnya kabinet alternatif ini bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan tren pelemahan oposisi dan kemunduran kualitas demokrasi konstitusional.
- Dominasi Koalisi Pemerintahan: Merujuk pada konstelasi politik pasca-Pemilu 2024 hingga 2026, koalisi pendukung pemerintah menguasai lebih dari 80% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hegemoni ini membuat mekanisme pengawasan parlementer menjadi tidak efektif.
- Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Data Transparency International menunjukkan IPK Indonesia terus mengalami stagnasi (tertahan di skor 34/100 pada rilis tahun 2023-2024), yang mengindikasikan tingginya kompromi politik dan praktik bagi-bagi jabatan tanpa mengindahkan kompetensi.
Kondisi inilah yang memaksa elemen masyarakat sipil mencari ruang kontrol alternatif di luar struktur formal negara.
Alarm Politik dari Masyarakat Sipil
Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar, Alex Cahyono, menilai bahwa deklarasi tersebut merupakan teguran keras bagi penguasa yang terlalu nyaman dengan dukungan koalisi gemuk.
”Kehadiran Kabinet Bayangan harus dibaca sebagai alarm politik dari masyarakat sipil, bukan sekadar gimmick atau upaya mencari panggung,” tegas Alex saat diwawancarai insanimedia.id, Senin (10/8/2026).
Menurut Alex, peleburan partai politik secara masif ke dalam lingkaran kekuasaan secara langsung mengancam sistem meritokrasi dalam penempatan pejabat negara.
”Ketika loyalitas politik lebih menentukan daripada kapasitas dan rekam jejak, maka birokrasi dan jabatan publik berisiko berubah menjadi arena distribusi kepentingan politik,” ungkapnya.
Alih-alih memandangnya sebagai kelompok oposisi tanpa mandat elektoral, Alex menyebut kabinet ini sebagai cermin bagi pemerintah bahwa hak mengawasi tidak memerlukan surat keputusan dari negara.
”Mereka merupakan instrumen politik masyarakat sipil untuk mengatakan bahwa kekuasaan Anda kami awasi, kebijakan Anda kami uji, dan keputusan Anda tidak boleh bebas dari kritik publik,” jelas Alex.
Terkait respons yang sebaiknya diambil oleh negara, ia menekankan agar pemerintah tidak bersikap reaktif dengan memberikan stempel anti-pemerintah atau melakukan intimidasi.
”Jawaban terbaik pemerintah terhadap Kabinet Bayangan bukan konferensi pers, melainkan kinerja. Kritik harus dibalas dengan transparansi dan argumentasi, bukan delegitimasi,” tambahnya.
Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya perolehan suara, tetapi dari kemampuannya merawat iklim demokrasi dengan terus menerima pengawasan.
”Pemilu boleh usai, tetapi pengawasan terhadap kekuasaan tidak boleh pernah berakhir,” pungkas Alex.
Respons Istana
Merespons diskursus pembentukan kabinet alternatif ini, pihak Istana mengklaim tidak menutup diri terhadap kritik eksternal. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menganalogikan pemerintahan seperti sebuah tim sepak bola yang membutuhkan kerja sama keras dari semua pihak.
Pemerintah berjanji akan mempelajari masukan yang diberikan oleh koalisi masyarakat sipil selama didasarkan pada semangat yang konstruktif.
”Semua yang beritikad baik, siapa pun yang ingin memberikan masukan yang baik, tentu kami terima dan selalu kami hargai,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (2/8/2026).
