Blitar, insanimedia.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027 terus bergulir. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai mencermati sejumlah alokasi belanja daerah agar penyusunan anggaran benar-benar memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah penghapusan satu pos anggaran hibah senilai Rp2,3 miliar dari rancangan APBD 2027. Anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk hibah tersebut kini tidak lagi masuk dalam rancangan alokasi belanja tahun depan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifa’i, mengatakan penghapusan pos hibah senilai Rp2,3 miliar tersebut merupakan salah satu hasil pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Iya, ada satu pos anggaran hibah yang tidak jadi senilai Rp2,3 miliar. Anggaran tersebut telah dihapus dari rancangan anggaran tahun depan,” jelasnya.
Menurut Rifa’i, penghapusan pos hibah tersebut perlu menjadi momentum untuk kembali mencermati arah penggunaan anggaran daerah. Ia mendorong agar anggaran yang tidak jadi dialokasikan untuk hibah tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung program lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Menurutnya, penyusunan APBD tidak hanya berkaitan dengan pembagian alokasi anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat urgensi setiap program. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, penentuan skala prioritas menjadi penting agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga menekankan bahwa setiap perubahan alokasi belanja perlu disertai kejelasan mengenai program yang akan dibiayai serta sasaran masyarakat yang menerima manfaatnya.
“Perubahan alokasi belanja idealnya tidak berhenti pada penghapusan satu pos hibah, tetapi juga harus diikuti kejelasan program pengganti dan sasaran penerima manfaat,” tegasnya.
Rifa’i berharap pembahasan APBD 2027 dapat semakin mempertajam program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Terutama program yang berkaitan dengan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penanganan sesuai skala prioritas.
Dengan demikian, setiap anggaran yang nantinya disepakati tidak hanya terserap dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Blitar.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Blitar bersama TAPD terus mempercepat pembahasan Ranperda APBD 2027 agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Persetujuan bersama ditargetkan berlangsung sebelum akhir November 2026.
“Kami terus melakukan pembahasan sesuai tahapan. Jadi, pengesahan Ranperda APBD 2027 ditargetkan berlangsung sebelum akhir November 2026 ini. Semoga semua proses berjalan lancar,” pungkasnya. (riz)
