Blitar, insanimedia.id – DPRD Kota Blitar menyoroti rendahnya proyeksi pendapatan RSUD Mardi Waluyo yang diperkirakan hanya mencapai Rp76 miliar hingga akhir 2026. Jumlah tersebut terpaut Rp29 miliar dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp105 miliar.
Kondisi tersebut mendorong DPRD meminta Pemerintah Kota Blitar mengevaluasi secara menyeluruh pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah itu. DPRD menilai selisih target dan proyeksi pendapatan tersebut perlu mendapat perhatian serius, bukan sekadar dipandang sebagai persoalan administrasi.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, mempertanyakan kemampuan manajemen RSUD Mardi Waluyo dalam memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan.
“Saya tidak tahu ini salah urus atau kesalahan pengelolaan manajemen. Indikatornya jelas di PAD. Proyeksi sampai akhir 2026 ini hanya Rp76 miliar dari target Rp105 miliar. Hal paling mendasar, kenapa target PAD tidak tercapai?” ungkap Totok.
Apabila proyeksi tersebut menjadi realisasi hingga akhir tahun, RSUD Mardi Waluyo hanya mampu memenuhi sekitar 72 persen dari target pendapatan. Menurut Totok, DPRD perlu menelusuri penyebab ketidakcapaian tersebut secara mendalam.
Penelusuran itu mencakup ketepatan perencanaan pendapatan, efektivitas penggunaan anggaran belanja, hingga kemampuan jajaran manajemen dalam menggali dan mengoptimalkan sumber penerimaan rumah sakit.
Totok menegaskan, RSUD Mardi Waluyo memiliki peran strategis sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Kota Blitar. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan kinerja pendapatan rumah sakit.
“Karena itu kita mendorong perbaikan manajemen di rumah sakit. Harus ada evaluasi total dan menyeluruh. Apalagi wali kota kan berkantor di sana,” tandasnya.
