Blitar, insanimedia.id – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Blitar memastikan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BPR Penataran Artha Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut menjadi salah satu poin penting dalam finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Penataran Artha Sejahtera bersama Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar di ruang rapat Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (11/11/2026).
Sekretaris Pansus III DPRD Kabupaten Blitar, Anik Wahjuningsih, mengatakan penyempurnaan Ranperda tidak hanya berkaitan dengan penguatan permodalan, tetapi juga memastikan adanya transparansi dan pengawasan terhadap perkembangan perusahaan daerah tersebut.
Salah satu ketentuan yang ditambahkan dalam Ranperda adalah kewajiban BPR menyampaikan laporan tahunan kepada DPRD. Melalui ketentuan ini, legislatif dapat memantau perkembangan usaha, pengelolaan penyertaan modal, serta capaian kinerja perusahaan secara berkala.
“Supaya kita bisa mengetahui perjalanan dan perkembangan perusahaan daerah ini seperti apa, maka ada tambahan pasal yang mengatur laporan tahunan kepada DPRD, baik pimpinan maupun anggota. Dengan begitu, transparansi tetap kita jaga dan kinerjanya bisa dievaluasi,” ujar Anik.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus III juga menyoroti pemenuhan modal dasar BPR Penataran Artha Sejahtera sebesar Rp10 miliar. Saat ini, masih terdapat kekurangan penyertaan modal sekitar Rp951 juta yang diharapkan dapat dipenuhi melalui penganggaran tahun 2027.
Pemenuhan modal dasar tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan ketentuan regulator mengenai pembagian keuntungan perusahaan kepada pemerintah daerah. Selama kewajiban penyertaan modal belum terpenuhi, BPR belum dapat menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah.
Anik menjelaskan, dari laba perusahaan, sekitar 58 persen diproyeksikan menjadi bagian dividen pemerintah daerah. Sementara itu, sebagian keuntungan lainnya dialokasikan untuk kebutuhan perusahaan, termasuk CSR sebesar 3 persen, tantiem 10 persen, serta dana cadangan dan kebutuhan lainnya.
Dengan terpenuhinya modal dasar tersebut, BPR Penataran Artha Sejahtera diproyeksikan mulai memberikan kontribusi PAD sekitar Rp500 juta pada 2027. Selanjutnya, kontribusi tersebut diharapkan meningkat hingga Rp1 miliar pada tahun berikutnya.
Menurut Anik, saat ini kondisi perusahaan masih dalam tahap pemulihan. Karena itu, penguatan modal perlu diikuti dengan pembenahan pengelolaan usaha agar BPR mampu meningkatkan keuntungan dan memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
“Harapannya, setelah kewajiban penyertaan modal pemerintah daerah terpenuhi, BPR bisa mulai memberikan dividen kepada daerah. Untuk tahap pertama pada 2027 diperkirakan sekitar Rp500 juta sebagai tambahan PAD. Ke depan, kami berharap kontribusinya bisa meningkat hingga Rp1 miliar,” pungkasnya.
Pansus III berharap penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah benar-benar mampu mendorong produktivitas BPR Penataran Artha Sejahtera. Dengan pengelolaan yang profesional dan pengawasan berkelanjutan, investasi pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blitar. (riz)
