Inspektorat Blitar Kawal Penyusunan RAPBD 2027 Lewat Review Berjenjang

Penulis : Joe Hartoyo

Insani Media

Blitar, insanimedia.id – Inspektorat Daerah Kota Blitar memastikan proses penyusunan anggaran daerah tahun 2027 berjalan melalui pengawasan dan penelaahan secara berjenjang. Pengawasan tersebut mencakup seluruh dokumen perencanaan hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebelum pemerintah daerah menetapkannya menjadi peraturan daerah.

Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, menjelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas melakukan review terhadap dokumen yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menyasar RAPBD, tetapi juga tahapan perencanaan sebelumnya.

“Kami dari Inspektorat tugasnya melakukan review. Jadi, review-nya itu mulai tidak hanya pada RAPBD 2027 saja, tapi juga mulai dari RKPD, kemudian KUA-PPAS, kemudian menuju baru ke RAPBD 2027,” ujarnya.

Ratih menerangkan, proses penyusunan anggaran dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan jangka menengah. Pemerintah kemudian menjabarkan arah kebijakan tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya, pemerintah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Tahapan berikutnya melibatkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah hingga menghasilkan RAPBD.

Melalui mekanisme tersebut, Inspektorat memastikan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran mendapatkan penelaahan sebelum pemerintah melanjutkan proses penetapan anggaran.

Selain melakukan review, Inspektorat juga memantau tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi APIP. Pemerintah memanfaatkan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri untuk mendukung pemantauan serta evaluasi secara berjenjang hingga tingkat provinsi.

Ratih menegaskan, review APIP menjadi salah satu persyaratan wajib sebelum pemerintah daerah menetapkan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah provinsi juga membutuhkan hasil review tersebut sebagai bagian dari kelengkapan proses evaluasi rancangan anggaran.

Baca Juga :  Kenang Masa Kecil, Pemkot Kediri Gelar Lomba Tradisional Peringati HUT RI 80 Tahun

“Intinya memang kita itu, Mas, review wajib dilakukan. Jadi, sebelum ditetapkan menjadi Perda, syaratnya memang harus di-review oleh APIP. Kalau belum di-review, mereka (provinsi) juga tidak akan evaluasi. Memang syaratnya ada di Permendagrinya seperti itu,” pungkasnya.