Purworejo, insanimedia,id – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendampingan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang berlangsung di Ruang Arahiwang, Selasa (23/6/2026).
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si membuka kegiatan tersebut. Acara itu juga dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian SH LLM, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Purworejo Budi Wibowo SSos MSi, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo Agung Wibowo AP MM.
Dalam sambutannya, Dion Agasi Setiabudi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan capaian SAKIP yang selama beberapa tahun terakhir masih berada pada kategori B.
“SAKIP tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dion menjelaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya SAKIP sebagai pedoman dalam mengarahkan pembangunan daerah. Menurutnya, sistem tersebut harus menjadi acuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kinerja.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai hasil kajian menunjukkan hubungan yang erat antara peningkatan nilai SAKIP dengan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta penurunan tingkat kemiskinan di daerah.
Melalui kegiatan pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
Pemerintah berharap penguatan implementasi SAKIP dapat meningkatkan akuntabilitas setiap kebijakan dan program pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
