Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam memperkuat regulasi pengelolaan pendapatan daerah sekaligus mendukung kemandirian fiskal.
Kesepakatan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna dengan agenda Persetujuan dan Penetapan atas Hasil Pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, menyampaikan pendapat akhir Bupati sekaligus menyatakan pemerintah daerah menerima dan menyetujui hasil pembahasan Ranperda untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Beky menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan hingga penyempurnaan Ranperda tersebut.
Menurutnya, pembahasan regulasi ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kapasitas keuangan daerah.
“Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Beky.
Ia berharap, melalui Perda tersebut, pengelolaan pajak dan retribusi daerah semakin optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum. Meski demikian, optimalisasi pendapatan tetap harus memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga iklim investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Setelah ditetapkan, regulasi tersebut diharapkan dapat segera diimplementasikan secara optimal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Beky juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan sejumlah capaian Kabupaten Blitar di tingkat Provinsi Jawa Timur, di antaranya penghargaan TPID Terkontributif Tahun 2026, kategori ETPD Semester I Tahun 2026 Tertinggi, serta TPID dengan Kebijakan Pengendalian Inflasi Terresponsif. Kabupaten Blitar juga meraih dua penghargaan Wilwatikta Awards 2026 untuk kategori Kedaulatan Pangan-Komoditas Beras dan Kesetaraan Gender.
Ia menyebut berbagai capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRD serta partisipasi masyarakat. (riz)







