Blitar, insanimedia.id – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus ditempuh dengan menaikkan tarif pajak dan retribusi. Peningkatan potensi pendapatan, pemutakhiran data, digitalisasi pemungutan, hingga penguatan pengawasan justru menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Blitar dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, menyampaikan hal tersebut dalam laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah pusat, sekaligus menyempurnakan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Dalam pembahasannya, Pansus II memberikan perhatian terhadap sejumlah aspek strategis, mulai dari kemandirian fiskal daerah, keadilan tarif, perlindungan masyarakat, hingga kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan pemungutan.
Suwito menegaskan, peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Terutama kelompok kurang mampu, pelaku usaha mikro, pedagang kecil, serta masyarakat yang menggunakan pelayanan dasar.
Pansus II juga menyoroti penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit daerah. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian biaya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta diimbangi peningkatan kualitas pelayanan, kenyamanan, dan kepastian waktu pelayanan.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diutamakan melalui optimalisasi potensi, pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan pemungutan, bukan semata-mata melalui kenaikan tarif,” menjadi salah satu penekanan dalam laporan Pansus II.
Selain itu, pengaturan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penggunaan tenaga kerja asing juga menjadi perhatian. Pansus meminta agar penerapannya dilakukan secara transparan dan terukur sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi maupun menghambat iklim investasi daerah.
Optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah turut menjadi catatan. Pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan nilai ekonomis serta manfaatnya bagi pendapatan daerah.
Untuk memastikan pelaksanaan perda berjalan efektif, Pansus II memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Di antaranya mempercepat penyusunan peraturan pelaksana, melakukan digitalisasi sistem pemungutan, memperkuat pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dan Pemerintah Provinsi.
Pansus juga meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan mengenai proyeksi dampak penerimaan pajak dan retribusi serta pengaruhnya terhadap beban masyarakat sebagai bahan pengawasan DPRD.
Tak kalah penting, seluruh OPD penghasil retribusi diminta memastikan setiap penyesuaian tarif disertai peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara biaya yang dibayarkan masyarakat dengan pelayanan yang diterima.
Pembahasan Ranperda tersebut telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari rapat kerja, pendalaman bersama tenaga ahli, konsultasi, kunjungan kerja, harmonisasi hingga finalisasi bersama Kementerian Dalam Negeri pada 17 November 2026.
Melalui perubahan regulasi ini, Pansus II berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Blitar semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, penguatan kemandirian fiskal daerah diharapkan dapat berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (riz)







