Purworejo, insanimedia.id – Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, menyatakan komitmennya untuk segera mengirim surat kepada DPR RI guna mendorong pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan penipuan yang merugikan ratusan pensiunan PNS dan TNI-Polri.
Pernyataan tersebut muncul setelah DPRD menerima audiensi dari para korban pada Rabu (8/4/2026). Dalam pertemuan itu, perwakilan korban menyampaikan keluhan serta harapan agar kasus tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Tunaryo menjelaskan bahwa total kerugian korban mencapai Rp27,5 miliar dengan jumlah korban sebanyak 106 orang. Ia menilai nilai kerugian tersebut sangat besar sehingga membutuhkan penanganan di tingkat nasional.
“Dalam waktu dekat, kami akan segera menyurati DPR RI agar persoalan ini bisa dibahas melalui RDP,” ujarnya.
Kasus ini bermula pada Mei 2022 ketika para korban menerima tawaran investasi pembiayaan proyek pembangunan di sekitar Bandara YIA, Kulon Progo, DIY. Tawaran itu datang dari seorang oknum Persit bernama Dwi Rahayu yang menjanjikan keuntungan besar dengan proses mudah.
Para korban kemudian menggunakan SK pensiun sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman di beberapa bank, dengan janji pelunasan dalam waktu enam bulan. Namun, pelaku tidak pernah merealisasikan janji tersebut.
Akibatnya, para korban harus menanggung cicilan pinjaman, bahkan sebagian besar mengalami pemotongan gaji pensiun hingga 70–90 persen setiap bulan.
Ketua paguyuban korban, Yasmin Istono, menyatakan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum, tetapi belum memperoleh solusi yang jelas. Meskipun pelaku sudah divonis dan menjalani hukuman, masalah utang korban di perbankan masih belum terselesaikan.
“Kami sudah menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan. Karena itu, kami berharap DPR RI dapat memanggil semua pihak melalui RDP agar kasus ini terang,” kata Yasmin.
Menanggapi hal itu, Tunaryo menegaskan bahwa DPRD memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani kasus di tingkat pusat. Namun, DPRD tetap berupaya menyalurkan aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian lebih luas.
Ia berharap RDP di DPR RI dapat menghadirkan seluruh pihak terkait sehingga permasalahan dapat dibahas secara menyeluruh dan menghasilkan solusi konkret.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi para korban yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian. Dengan dukungan DPRD Purworejo, mereka berharap hak-haknya dapat dipulihkan dan keadilan segera terwujud.
