BLITAR, insanimedia.id – Pengurus Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) Komisariat Bongkar STIT Al-Muslihuun Tlogo Blitar menggelar audiensi kritis guna menuntut pertanggungjawaban dari KOPRI PC PMII Blitar Raya. Pertemuan yang berlangsung di Daff Kopi pada Sabtu (16/5/2026) tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan kader tingkat basis terkait minimnya kejelasan program kerja dan pendampingan organisasi di awal masa kepengurusan cabang.
Forum yang berjalan dinamis selama kurang lebih 3 jam tersebut berfokus pada evaluasi mandeknya agenda kerja pasca-kesepakatan internal sebelumnya. Ketua KOPRI Komisariat Bongkar, Nur Halimah, secara lugas mendesak jajaran pengurus cabang untuk segera menetapkan kepastian jadwal kegiatan satu periode ke depan demi menjaga roda organisasi tetap berjalan efektif.
“Kita sudah mempunyai perjanjian pada tanggal 20 April 2026 bahwa seluruh program kerja KOPRI PC, komisariat, dan rayon harus disetorkan untuk satu periode ke depan. Namun, sampai sekarang belum ada penjelasan lanjutan terkait hasil dan tindak lanjutnya,” tegas Halimah dalam forum tersebut.
Dinamika Internal
KOPRI Komisariat Bongkar menilai bahwa kepengurusan tingkat cabang belum memperlihatkan komitmen optimal sesuai dengan amanat pelantikan, terutama dalam mengawal kegiatan di tingkat komisariat hingga rayon. Penjelasan yang diberikan oleh pihak pengurus cabang dinilai belum sepenuhnya menjawab esensi dari keresahan yang dirasakan oleh kader di akar rumput.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua KOPRI PC PMII Blitar Raya, Laila Mufidah, memberikan klarifikasi mengenai langkah-langkah koordinasi yang diklaim telah dijalankan oleh internal pengurus cabang.
“Kami sudah mengambil tindakan pada saat itu kepada ketua-ketua KOPRI komisariat dan rayon se-Blitar Raya, dan saat ini masih dalam tahap mempersiapkan kembali,” dalih Laila saat merespons argumentasi dalam forum.
Situasi adu argumentasi sempat memanas di lokasi karena belum adanya titik temu mengenai pembuktian langkah konkret dari pengurus cabang. Diskusi panjang ini akhirnya terhenti menjelang berkumandangnya azan magrib.
Audiensi resmi ditutup setelah dicapainya kesepakatan tertulis berupa surat pernyataan komitmen dari KOPRI PC PMII Blitar Raya yang dilengkapi dengan tanda tangan bermaterai sebagai jaminan kepastian hukum organisasi.
