BINANGUN, INSANIMEDIA.ID – Agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jairi Irawan, di Kopi Ledok’an, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Rabu (29/7/2026), menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
Forum ini bukan sekadar ajang tatap muka, melainkan wujud nyata sinergi tiga tingkatan legislatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan riil di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, HM. Sarmuji. Turut hadir jajaran legislator DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Golkar, di antaranya Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar Hj. Anik Wahjuningsih, Sekretaris DPD Hari Margono, serta Ismail Namsa.
Kawal Aspirasi Desa dan Beasiswa Pendidikan
Dalam forum tersebut, Jairi Irawan memfokuskan serap aspirasinya pada pembangunan tingkat desa dan jaminan pendidikan. Sebagai pimpinan Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, ia menerima banyak masukan terkait percepatan pembangunan infrastruktur desa serta pemerataan pendidikan.
Jairi berkomitmen penuh untuk memperjuangkan alokasi beasiswa, khususnya bagi siswa berprestasi dan anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah dapilnya.
”Pemetaan potensi dan masalah desa adalah kunci. Kami mendorong para tokoh di tingkat desa untuk memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, berbagai program kesejahteraan, mulai dari perbaikan fasilitas desa hingga penyaluran beasiswa, dapat dieksekusi dengan tepat sasaran,” tegas legislator dari Dapil VII (Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar) tersebut.
Turun Tangan Atasi Polemik Akses Bendungan Lahor
Di luar isu pendidikan, aspirasi paling krusial yang disuarakan warga dalam forum tersebut adalah terganggunya mobilitas ekonomi akibat penutupan jalur Bendungan Ngreco/Lahor, yang selama ini menjadi akses utama penghubung antara Kabupaten Blitar dan Malang. Warga mendesak agar jalur tersebut bisa kembali diakses.
Merespons keluhan tersebut, HM. Sarmuji memastikan dirinya akan mengambil langkah taktis di tingkat pusat. Sebagai anggota DPR RI, ia berjanji akan segera membuka komunikasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan polemik tersebut.
”Akses jalan ini sangat vital bagi pergerakan ekonomi warga Blitar dan sekitarnya. Melalui fungsi pengawasan di DPR RI, kami akan segera berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta selaku mitra kerja kami. Kita akan cari jalan tengah dan solusi perbaikannya agar jalur urat nadi masyarakat ini bisa kembali diakses dengan aman,” ujar Sarmuji.
Kolaborasi Lintas Tingkat untuk Solusi Cepat
Banyaknya keluhan dan aspirasi warga direspons oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, Hj. Anik Wahjuningsih, dengan menekankan pentingnya kolaborasi kerja legislatif. Menurutnya, persoalan masyarakat akan jauh lebih mudah diurai jika dikawal bersama-sama dari tingkat daerah, provinsi, hingga pusat.
Anik menegaskan bahwa forum reses kali ini adalah bukti nyata bagaimana sistem kolaborasi tersebut berjalan.
”Penyelesaian problem masyarakat butuh sinergi yang utuh. Kehadiran perwakilan legislatif dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat hari ini memastikan bahwa tidak ada aspirasi yang terputus. Jika masalahnya ada di ranah daerah, kami di DPRD Kabupaten yang selesaikan. Jika menyangkut provinsi, ada Pak Jairi. Dan untuk urusan kebijakan pusat seperti akses bendungan, ada Pak Sarmuji yang mengeksekusi,” jelas Anik.
Melalui forum serap aspirasi yang terintegrasi ini, diharapkan berbagai persoalan warga—mulai dari infrastruktur, akses jalan vital antarkota, hingga pendidikan—dapat segera menemukan titik terang dan terealisasi dalam waktu dekat.
