Purworejo, insanimedia.id – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa negara harus menjamin kesetaraan akses dan kesempatan bagi kelompok disabilitas di berbagai sektor kehidupan.
Bahlil menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) khusus penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) bersama Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).
Dalam sambutannya, Bahlil menekankan bahwa masyarakat tidak boleh memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan semata. Menurutnya, mereka memiliki kemampuan dan potensi yang harus dihormati serta didukung oleh negara.
“Saya tidak mengatakan saudara-saudara kita ini adalah orang yang berkekurangan. Secara fisik mungkin berbeda dengan kita, tetapi yang sehat-sehat ini belum tentu bisa mengaji sebaik apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita,” kata Bahlil.
Ia menilai penyelenggaraan MTQ Disabilitas membuktikan bahwa kondisi fisik tidak menghalangi seseorang untuk meraih prestasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat perhatian terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Bahlil menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur’an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan keadilan dalam kehidupan sosial. Menurutnya, nilai tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
“Kaum disabilitas juga layak memperoleh akses yang sama di segala bidang. Tidak boleh mereka terabaikan terhadap hak-hak mereka. Bahkan karena kekhususannya, kaum disabilitas wajib memperoleh perhatian lebih dari negara,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk meninjau kembali efektivitas peraturan yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas. Ia menilai evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan regulasi yang ada benar-benar mampu menjawab kebutuhan kelompok disabilitas.
“Saya perintahkan Golkar harus dapat menginisiasi undang-undang pemberdayaan kaum disabilitas. Kalau undang-undang itu sudah ada, tolong dicek seberapa besar efektivitasnya dan seberapa besar kesempurnaannya,” kata dia.
Bahlil menegaskan bahwa Fraksi Golkar harus mengambil peran aktif apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan maupun substansi regulasi yang berlaku saat ini.
“Kalau belum sempurna, belum berpihak, dan belum bisa dieksekusi dengan baik, Fraksi Golkar harus berani berada di garda terdepan untuk merumuskan perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menyatakan akan menyampaikan gagasan tersebut kepada Presiden agar perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas semakin diperkuat melalui berbagai program pembangunan nasional.
Menurut Bahlil, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan kondisi fisik, tingkat pendidikan, maupun latar belakang sosial. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
“Golkar tidak pernah memilih kasih. Satu suara dari penyandang disabilitas nilainya sama dengan satu suara dari orang yang bergelar doktor. Semua sama di mata negara,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, Bahlil berharap pemerintah dan lembaga legislatif dapat menghadirkan regulasi yang lebih efektif, inklusif, dan berpihak kepada penyandang disabilitas sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.
