Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kabupaten Blitar menggandeng Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan melalui sistem berbasis geospasial.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak.
Bupati Blitar Rijanto bersama Wali Kota Tangerang Selatan menandatangani MoU tersebut. Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika dari kedua pemerintah daerah menindaklanjutinya melalui penandatanganan PKS.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Blitar akan mengadopsi sistem digital yang menggabungkan informasi pertanahan dan perpajakan dalam satu basis peta geospasial.
Sistem tersebut dapat menghubungkan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Selain itu, sistem juga mendukung proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Bupati Blitar Rijanto berharap penerapan sistem tersebut dapat segera berjalan di Kabupaten Blitar. Pemerintah daerah menargetkan sistem ini mampu meningkatkan keterbukaan data, mempercepat pelayanan masyarakat di bidang pertanahan dan perpajakan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang paling penting adalah peningkatan PAD tanpa harus menaikkan besaran tarif pajak secara sepihak. Cukup dengan memperbaiki basis data,” tegas Rijanto.
Integrasi data NIB dan NOP juga dapat membantu pemerintah mengurangi potensi data ganda dan tumpang tindih informasi mengenai bidang tanah. Dengan basis data yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memetakan potensi pajak daerah secara lebih tepat.
Langkah tersebut sekaligus mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih transparan dan berkeadilan tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak.
