Blitar, insanimedia.id – DPRD Kota Blitar mendesak pemerintah kota segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang masih kosong selama berbulan-bulan. Desakan tersebut menguat setelah pemerintah mengalokasikan anggaran pengisian jabatan dalam Perubahan APBD (PAK) 2026.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Agus Zunaedi menilai pemerintah perlu segera menetapkan pejabat definitif untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda), Direktur RSUD, dan Kepala Dinas Kesehatan. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan kekosongan jabatan tersebut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Harusnya Sekda, rumah sakit, direktur rumah sakit, dan Dinas Kesehatan itu dibarengkan. Itu departemen-departemen strategis yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” kata Agus.
Agus menegaskan, DPRD telah mendorong pemerintah agar menggelar seleksi Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan pada tahun ini. Ia menyampaikan permintaan tersebut ketika membahas anggaran bersama pihak kepegawaian.
“Saya sudah meminta langsung ketika pembahasan dengan BKD untuk rumah sakit dan Dinas Kesehatan itu dilelang di tahun ini. Jangan sampai lewat tahun,” ujarnya.
Menurut Agus, perbedaan panitia seleksi (pansel) tidak seharusnya menghambat proses pengisian jabatan. Pemerintah dapat membentuk pansel terpisah untuk setiap posisi agar seleksi berjalan secara bersamaan tanpa harus menunggu proses lainnya selesai.
Dari sisi anggaran, pemerintah telah memasukkan kebutuhan seleksi jabatan dalam PAK 2026. Setelah menyelesaikan pembahasan di tingkat daerah, pemerintah kini menunggu proses asistensi dari pemerintah provinsi.
“Kalau sudah didok itu kan sudah jalan, sudah bisa. Tinggal menunggu anggaran. Anggaran sudah dikirim ke gubernur untuk asistensi,” katanya.
Agus juga menyoroti kekosongan jabatan Sekda yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan. Sementara itu, posisi Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan menurutnya telah lama belum terisi pejabat definitif.
“Sekda sama ini, sama rumah sakit, sama Dinas Kesehatan. Itu kan malah lama itu. Sudah berapa bulan? Enam bulan lebih itu,” kata Agus.
Terkait pembiayaan, Agus memperkirakan pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp70 juta untuk setiap pansel. Namun, ia belum dapat memastikan nilai tersebut karena tidak mengikuti pembahasan teknis anggaran di Badan Anggaran DPRD.
“Kurang lebih sekitar Rp70 jutaan satu pansel. Kayaknya begitu, tapi pastinya berapa saya kurang tahu, saya bukan di Banggar,” pungkasnya.
