Blitar, insanimedia.id – Inspektorat Daerah Kota Blitar mencatat penerbitan 152 surat penugasan pengawasan hingga pekan berjalan pada Oktober 2026. Inspektur Daerah Kota Blitar Ratih Dewi Indarti mengungkapkan, jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan juga belum mencapai target secara maksimal.
Ratih menjelaskan, Inspektorat menjalankan kegiatan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan melalui keputusan wali kota. Program tersebut menjadi pedoman dalam menentukan agenda pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
“Sampai dengan minggu ini, kami baru mengeluarkan surat penugasan kepada teman-teman untuk melakukan audit pengawasan sejumlah 152 penugasan,” ujar Ratih.
Ia menyebutkan, kondisi anggaran dan perkembangan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memengaruhi pelaksanaan pengawasan. Inspektorat harus menyesuaikan jadwal pemeriksaan dengan progres program serta pekerjaan yang menjadi sasaran audit.
“Tahun ini memang tahun yang berat. Pelaksanaan pengawasan juga menyesuaikan anggaran, jumlah anggaran yang kita kelola, serta kondisi OPD yang akan kita lakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Ratih menambahkan, sebagian program pembangunan di sejumlah OPD baru mulai berjalan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut memengaruhi jadwal pengawasan karena beberapa pekerjaan masih berada dalam tahapan awal pelaksanaan.
Proses tender sejumlah proyek juga baru berlangsung menjelang akhir tahun. Akibatnya, Inspektorat perlu menyesuaikan waktu pemeriksaan dengan perkembangan penyerapan anggaran dan realisasi pekerjaan di masing-masing OPD.
“Penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan kegiatan, kemudian program-program pembangunan yang sudah direncanakan itu kebanyakan juga baru mulai. Termasuk tender-tender, itu baru berjalan di akhir-akhir ini,” katanya.
