Blitar, insanimedia.id – Komisi II DPRD Kota Blitar mempertanyakan rencana pengadaan lahan senilai Rp2 miliar di kawasan utara Pasar Sukhoi untuk tahun anggaran 2027. DPRD menilai pemerintah perlu mengoptimalkan lahan parkir yang sudah tersedia sebelum memperluas kawasan, terlebih kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) belum jelas.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menjelaskan usulan pengadaan tanah tersebut muncul dalam pembahasan awal APBD 2027 yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar. Pemerintah berencana membebaskan lahan di sebelah utara kawasan Sukhoi, tepatnya di sekitar Stadion Soeprijadi.
“Menurut kami, pengadaan lahan ini belum mendesak. Lahan parkir yang sekarang saja belum dimanfaatkan secara optimal. Kontribusi Sukhoi terhadap PAD juga perlu diperjelas sebelum pemerintah merencanakan perluasan,” ujar Yohan.
Yohan juga mempertanyakan alasan pemerintah menambah lahan ketika pemanfaatan area yang tersedia belum berjalan maksimal. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi hasil pengembangan kawasan sebelumnya agar penggunaan anggaran baru benar-benar memberikan manfaat.
Selain menyoroti urgensi pengadaan, Komisi II DPRD Kota Blitar turut mencermati status kepemilikan tanah yang akan dibebaskan. Berdasarkan penelusuran komisi, lahan seluas 50 ru tersebut tercatat milik empat warga sehingga pemerintah perlu menempuh proses pembebasan tanah sebelum menggunakannya.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami tidak bisa asal menyetujui setiap usulan OPD. Harus dilihat dulu kebutuhan, urgensi, dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kota Blitar meminta DKPP mengkaji kembali rencana pengadaan lahan tersebut. DPRD mendorong pemerintah memprioritaskan program yang lebih mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran untuk perluasan kawasan Sukhoi.
