insanimedia.id – Tahun 2023 lalu telah dirilis Word Justuce Project (WJP) meliris hasil survei bertajuk Rule of Law Index. Dari 142 negara yang disurvei muncul sepuluh negara paling taat hukum yakni, Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia, Jerman, Luksemburg, Belanda, Slenadia Baru, Estonia, dan Irlandia. Pada tahun 2025 WJP merilis hasil survei indeks penegakan hukum. Lima negara dengan nilai teratas adalah Denmark, Norway, Finland, Swedea, New Zealand.
Negara-negara yang memenangi indeks tersebut di atas justru negara-negara yang tidak secara legal beridentitas negara muslim. Ini menjadi suatu pertanyaan besar, mengapa negara-negara muslim justru tidak mengantongi prestasi tentang ketaatan hukum, penegakan hukum, dan sebagainya. Terlepas dari kriteria yang digunakan dari survey tersebut apakah bias kepentingan atau tidak? Yang jelas rangking hasil survey tersebut menjadi suatu prestasi tersendiri yang perlu untuk diapresiasi.
Selanjutnya, masuk ke konteks keindonesiaan. Berdasar penelusuran, Indonesia mayoritas beragama Islam. Dari penelusuran AI, menurut data dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per semester I 2026, jumlah muslim di Indonesia saat ini mencapai angka 252,81 jiwa atau 87,14%. Prosentase yang tidak kecil, mengalahkan Malaysia yang hanya 63,7% dan Brunei Darussalam sebesar 78,8% saja.
Mengingat prosentase muslim di Indonesia yang mencapai angka 87,14 %, tentu pantas jika diberikan keistimewaan berupa adanya hari santri. Meskipun penetapan hari santri tidak didasarkan pada jumlah muslim, tetapi didasarkan pada peran santri (muslim) dalam memperjuangkan kemerdekaan. Setidaknya, hari santri menjadi torehan sejarah yang sangat berharga bagi perkembangan negara yang bernama Indonesia.
Pertanyaannya, untuk apakah torehan sejarah yang diberi nama hari santri? Iyakah hanya untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa bahwa umat Islam telah berhasil menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan, saja? Atau ini sebagai modal untuk masuk ke dalam gerbang kemerdekaan, lalu menata dan mengelola kemerdekaan secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam kerangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan?
Rasa-rasanya, sejauh ini peringatan hari santri masih sebatas pada eufora atas penghargaan terhadap peran santri (muslim). Hari santri diperingati dengan upacara, bersarung dan kopyah, atau berpakaian ala santri pondok, nyanyikan lagu hari santri, foto-foto untuk update status di media social. Sesudah itu, selesai. Maaf, peringatan hari santri seolah sebatas selebritas dan mempertegas identitas saja.
Hari santri seharusnya dimaknai sebagai tonggak pancang menuju peradaban bangsa berbasis Islam. Bagaimana mengelola negara setelah kemerdekaan berbasis nilai-nilai santri (muslim). Bagaimana meneguhkan nilai-nilai tauhid dalam system pendidikan? Bagaimana merumuskan system ekonomi, keuangan, perpajakan, pasar modal, koperasi, industri, perdagangan berbasis ukhuwah dan keadilan. Bagaimana merumuskan dan menerapkan system politik berbasis kesetaraan dan meritokrasi demi mewujudkan keadilan social.
Hari santri ditetapkan pada tahun 2015. Artinya hari santri telah berusia sebelas tahun. Satu dasa warsa. Tidak lagi waktunya hari santri hanya menjadi momen eufora social budaya. Apalagi hanya menjadi ajang selebrasi identitas. Hari santri harus menjadi point of spirit mewujudkan nilai-nilai Islam dalam system social kebangsaan. Sehingga, jika sekarang semua harus berdampak, hari santri diukur dari seberapa besar perubahan system social kebangsaan kita. Sudahkah para santri menginisiasi dan membangun ekosistem kepatuhan terhadap hukum, sudahkan santri membangun spirit kebangsaan berbasis keislaman, seberapa jauh tatanan ekonomi telah diinisiasi berlandaskan nilai-nilai keadilan, dan seterusnya.
Sekali lagi, setelah berjalan sebelas tahun, sepatutnya hari santri menjadi tonggak kebangkitan menuju peradaban Islam.
