Blitar, insanimedia.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Blitar atas keberhasilan pendampingan hukum dalam menyelesaikan persoalan persewaan aset negara di kawasan emplasemen Stasiun Blitar.
KAI Daop 7 Madiun menyerahkan penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Kejari Blitar melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Selain penyerahan piagam, kedua instansi juga menggelar sosialisasi hukum bagi para penyewa aset milik PT KAI guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan persewaan.
Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA.
Ali menjelaskan, KAI sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
“Sebagai BUMN di bidang jasa transportasi publik, PT KAI memiliki amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga dan mengoptimalkan aset negara. Dalam perjalanannya, komersialisasi aset kerap berbenturan dengan dinamika hukum di lapangan, khususnya terkait administrasi dan kepatuhan persewaan. Sinergi bersama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar menjadi kunci utama dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum persewaan di kawasan Stasiun Blitar,” jelas Ali.
Menurut Ali, keterlibatan Kejari Blitar melalui pendampingan hukum memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menyelesaikan persoalan administrasi maupun pengelolaan aset.
“Keberhasilan pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan persewaan aset di emplasemen Stasiun Blitar ini bukan sekadar pencapaian bagi PT KAI, melainkan langkah krusial yang memungkinkan kami untuk terus menata, mengoptimalkan pendapatan perusahaan, dan mengembangkan kawasan stasiun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kereta api. Kehadiran Jaksa Pengacara Negara benar-benar memberikan perlindungan hukum, asistensi, serta kepastian bagi tegaknya hak-hak keperdataan PT KAI,” ujar Ali.
Ia menambahkan, pemberian piagam penghargaan tersebut menjadi wujud terima kasih KAI atas komitmen dan kontribusi Kejari Blitar dalam membantu menyelesaikan persoalan hukum perusahaan.
Ali berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin antara KAI Daop 7 Madiun dan Kejari Blitar semakin kuat. Kedua pihak juga diharapkan terus membangun kemitraan strategis untuk mendukung pengelolaan aset perusahaan.
Melalui kolaborasi tersebut, KAI Daop 7 Madiun berkomitmen menerapkan tata kelola aset BUMN secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Upaya ini sekaligus diharapkan memberikan manfaat bagi peningkatan konektivitas transportasi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
