Purworejo, insanimedia.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedua regulasi tersebut mengatur pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dilanjutkan menjadi perda. Pemerintah daerah akan mengatur substansi kebijakan tersebut melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo di Gedung DPRD Purworejo, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, Yuli menyampaikan pendapat akhir kepala daerah atas pembahasan tiga raperda.
Salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut menyangkut penyediaan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada mendatang. Pemkab Purworejo menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar yang akan dialokasikan secara bertahap selama dua tahun.
“Melalui mekanisme penyisihan dana secara bertahap, yakni dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp15 miliar dan Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp10 miliar, sehingga genap berjumlah Rp25 miliar,” demikian disampaikan Yuli Hastuti dalam pendapat akhirnya.
Dana Cadangan Pilkada Dialokasikan Dua Tahun
Yuli menjelaskan, pembentukan dana cadangan menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kebijakan tersebut sekaligus mencerminkan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mempersiapkan pembiayaan sejak dini.
Melalui perencanaan bertahap, pemerintah daerah berharap seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan lancar tanpa mengurangi alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemkab Purworejo juga menyepakati hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD, termasuk perubahan nomenklatur judul raperda. Selain itu, pemerintah daerah menerima rekomendasi pansus mengenai perlunya rasionalisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan anggaran hibah Pilkada.
Yuli menegaskan pemerintah daerah harus mengelola setiap rupiah dana APBD yang dialokasikan untuk kepentingan Pilkada secara bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut harus mengedepankan prinsip transparansi, ketertiban, dan ketepatan penggunaan anggaran.
Perda Jaminan Sosial Lindungi Pekerja Rentan
Selain menyetujui pembentukan dana cadangan Pilkada, Pemkab Purworejo juga menyepakati Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi perda.
Yuli menilai regulasi tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Purworejo. Melalui perda tersebut, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial, baik bagi pekerja sektor formal maupun informal.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi yang timbul dalam hubungan kerja,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan cakupan kepesertaan dengan memberikan perhatian lebih kepada pekerja rentan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus mencegah munculnya keluarga miskin baru akibat risiko kecelakaan kerja maupun kematian pencari nafkah.
Dengan adanya regulasi tersebut, Pemkab Purworejo berharap pekerja yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial dapat mengakses program perlindungan ketenagakerjaan secara lebih luas.
Penanggulangan Stunting Diatur Melalui Perbup
Berbeda dengan dua raperda lainnya, pemerintah daerah memutuskan tidak melanjutkan Raperda tentang Penanggulangan Stunting ke tahap penetapan perda.
Keputusan tersebut mengikuti hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merekomendasikan agar materi teknis penanggulangan stunting diatur melalui Peraturan Bupati.
Meski mengubah bentuk regulasi, Yuli memastikan Pemkab Purworejo tetap berkomitmen mempercepat penurunan angka stunting. Pemerintah daerah akan melanjutkan berbagai program penanganan stunting dengan menggunakan landasan hukum yang sesuai hasil fasilitasi.
“Pengaturan melalui Peraturan Bupati justru akan memberikan landasan hukum yang lebih fleksibel, cepat, dan operasional dalam mengeksekusi program konvergensi di lapangan,” jelasnya.
Yuli juga memastikan pemerintah daerah akan memasukkan seluruh materi strategis yang sebelumnya dibahas bersama DPRD ke dalam Perbup. Penyusunannya akan mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan keputusan tersebut, rapat paripurna menyepakati dua raperda untuk melanjutkan proses penetapan menjadi perda. Sementara itu, Raperda Penanggulangan Stunting tidak lagi masuk dalam proses pembentukan perda pada masa persidangan 2026.
Selanjutnya, Pemkab Purworejo bersama DPRD akan menyampaikan dua raperda yang telah disetujui kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memperoleh nomor registrasi sebelum pemerintah daerah menetapkan dan mengundangkannya.
Yuli berharap hubungan kerja sama dan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.
