Madiun, insanimedia.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menertibkan 11 bangunan yang berdiri di atas lahan aset perusahaan di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026). Petugas berhasil melampaui target harian yang ditetapkan sebanyak 10 bangunan dari total 89 bangunan yang menjadi objek penertiban.
KAI melaksanakan penertiban di sepanjang Jalan Raya Madiun–Nganjuk, tepatnya pada Km 132+700 hingga Km 134+000 lintas operasional Surabaya–Solo. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara KAI dan Pemerintah Kabupaten Madiun mengenai pengelolaan aset perusahaan. Penertiban juga mendukung rencana pengembangan kawasan Rest Area Pajaran.
KAI memiliki dasar kepemilikan lahan tersebut melalui Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 09 Tahun 1987 dan Sertipikat HP Nomor 10 Tahun 1987. Aset itu mencakup area seluas sekitar 5 hektare.
Secara keseluruhan, petugas akan menertibkan 89 bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan seluas 13.067 meter persegi. Area tersebut membentang sepanjang kurang lebih 1.300 meter dengan nilai aset tanah dan bangunan mencapai Rp836.288.000.
Sebelum memulai penertiban, tim gabungan menggelar apel kesiapan, pengarahan keselamatan kerja (safety briefing), dan doa bersama. Manager Pengamanan (PAM) Daop 7 Madiun, Kombes Pol Sigit Nurochmat Hidayat, S.H., M.M., memimpin kegiatan tersebut bersama jajaran kepolisian setempat.
Sejumlah pejabat dan instansi turut mendukung pelaksanaan penertiban, di antaranya Manager PAM, Manager Humas, Manager Penjagaan Aset, Manager Hukum Daop 7 Madiun, perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Polres dan Polsek Saradan, Koramil, Satpol PP, serta perangkat Kecamatan Saradan dan Desa Pajaran.
Manager PAM Daop 7 Madiun menekankan pentingnya koordinasi dan ketertiban selama proses penertiban. Tim juga harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna mencegah potensi gangguan keamanan di lokasi.
Sebelum petugas membongkar bangunan, Manager Aset bersama perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun kembali menjelaskan ketentuan, persyaratan, serta dasar hukum penertiban aset negara yang dikelola KAI.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa perusahaan menjalankan seluruh tahapan penertiban sesuai prosedur. KAI juga mengutamakan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat terdampak.
“Penertiban terhadap total 89 bangunan semi permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran ini dilakukan secara bertahap dan telah melalui proses panjang. Untuk pelaksanaan hari ini (12/11), dari target 10 bangunan, alhamdulillah tim di lapangan berhasil merealisasikan penertiban sebanyak 11 bangunan. Sebelumnya, kami bersama dinas terkait dari Pemkab Madiun juga telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak rencana Rest Area Pajaran, serta melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3,” ujar Tohari.
Menurut Tohari, komunikasi intensif dengan warga turut mendukung kelancaran proses penertiban. Pendekatan tersebut membuat pembongkaran bangunan berlangsung kondusif dan menghasilkan capaian melebihi target harian.
“Kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi luar biasa dari seluruh unsur kewilayahan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Pada prinsipnya warga memahami dan mendukung penertiban aset ini. KAI senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan humanis dalam setiap upaya penjagaan aset perusahaan demi mendukung keselamatan perjalanan kereta api serta optimalisasi aset untuk kepentingan publik,” pungkas Tohari.
