Purworejo, insanimedia.id – Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kabupaten Purworejo merekomendasikan penghentian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Stunting agar tidak berlanjut menjadi peraturan daerah (Perda). Sebaliknya, Pansus 13 menilai Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan layak melanjutkan proses pembentukan regulasi.
Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus 13 DPRD Kabupaten Purworejo, Muh Dahlan, menyampaikan dua hasil pembahasan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo di Gedung DPRD Purworejo, Kamis (12/11/2026).
Muh Dahlan menjelaskan, Pansus 13 telah melewati berbagai tahapan pembahasan kedua raperda. Proses tersebut meliputi koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), konsultasi ke kementerian terkait, harmonisasi rancangan regulasi, hingga penelaahan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
Raperda Stunting Dialihkan Menjadi Perbup
Dalam pembahasan Raperda Penanggulangan Stunting, Pansus 13 melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, BPKAD, Bappeda, Asisten Pemerintahan Setda, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.
Pansus bersama perangkat daerah membahas berbagai materi penguatan kebijakan penurunan stunting. Pembahasan tersebut mencakup strategi penanganan dan penentuan kelompok sasaran, pencegahan serta percepatan penurunan stunting, pembagian peran pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan, serta penguatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Namun, hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah melalui surat Nomor S/100.3/2026/2026 tertanggal 21 September 2026 menyatakan bahwa raperda tersebut tidak dapat melanjutkan proses pembentukan peraturan daerah.
Sebagai alternatif, pemerintah daerah perlu mengakomodasi materi pengaturan yang masih dibutuhkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Pansus 13 kemudian menindaklanjuti hasil fasilitasi tersebut melalui rapat pembahasan pada 8 Oktober 2026. Dalam rapat itu, anggota pansus menyepakati agar pemerintah daerah menyusun Perbup sebagai landasan pengaturan penanggulangan stunting di Kabupaten Purworejo.
“Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dapat dilanjutkan sebagai peraturan daerah. Selanjutnya, substansi aturan yang masih diperlukan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui penyusunan peraturan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Muh Dahlan dalam laporannya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memasukkan penyusunan regulasi tersebut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan stunting tetap memiliki dasar pengaturan meskipun tidak melalui perda.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinilai Strategis
Berbeda dengan raperda stunting, Pansus 13 menilai Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki urgensi bagi Kabupaten Purworejo.
Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Perhatian khusus diberikan kepada pekerja rentan yang menghadapi risiko sosial dan ekonomi akibat aktivitas pekerjaan.
Dalam proses pembahasannya, Pansus 13 menggandeng Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, BPKAD, Bappeda, Asisten Pemerintahan Setda, Bagian Hukum Setda, serta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo.
Pansus juga berkonsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. Selain itu, pansus melakukan harmonisasi rancangan perda bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah dan menelaah hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
Sejumlah materi mengalami penyempurnaan berdasarkan hasil pembahasan tersebut. Di antaranya, penegasan definisi pemberi kerja, pengaturan kewajiban pemberi kerja beserta sanksi administratif, serta penguatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran.
Pansus juga memperkuat ketentuan mengenai perluasan kepesertaan, pembaruan data pekerja, serta persyaratan dan mekanisme pemberian perlindungan kepada pekerja rentan.
Selain itu, rancangan regulasi tersebut mengatur penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja.
Muh Dahlan menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja, terutama kelompok rentan.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi akibat pekerjaan. Karena itu, perlu ada penguatan peran pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan di Kabupaten Purworejo,” paparnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil penyempurnaan raperda sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan berikutnya mencakup pengajuan permohonan nomor registrasi kepada pemerintah provinsi.
“Setelah mencermati seluruh rangkaian pembahasan dan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, Pansus 13 berpandangan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan regulasi yang strategis,” ungkapnya.
Pansus berharap keberadaan regulasi tersebut dapat memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu, semakin banyak pekerja di Kabupaten Purworejo, khususnya pekerja rentan, mendapatkan perlindungan atas risiko yang berkaitan dengan pekerjaan.
Pada akhir laporannya, Muh Dahlan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota Pansus 13, Bupati Purworejo beserta jajaran pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan kedua raperda tersebut.
