Purworejo, insanimedia.id – DPRD Kabupaten Purworejo bersama pemerintah daerah menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, kedua pihak sepakat menarik kembali Raperda tentang Penanggulangan Stunting karena tidak dapat melanjutkan tahapan pembentukan perda.
DPRD mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026). Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, S.Sos., M.A.P., memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Rokhman, S.Sos., Estri Utami Setyowati, S.T., dan Rudi Hartono.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti, S.H., menghadiri rapat bersama seluruh anggota DPRD dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Tunaryo menjelaskan, dua raperda yang memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi perda meliputi Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Adapun Raperda Penanggulangan Stunting tidak dapat melanjutkan proses pembentukan perda setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hasil fasilitasi. Kondisi tersebut membuat DPRD dan kepala daerah perlu menyepakati penarikan kembali rancangan regulasi tersebut.
Sebelum mengambil keputusan, DPRD terlebih dahulu menerima laporan hasil pembahasan Pansus 12 dan Pansus 13. Tursiyati menyampaikan laporan Pansus 12 yang membahas pembentukan dana cadangan Pilkada. Sementara itu, Much Dahlan membacakan laporan Pansus 13 mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penanggulangan stunting.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi salah satu tugas konstitusional bersama kepala daerah,” kata Tunaryo.
Ia menegaskan, pembentukan peraturan daerah tidak hanya menjadi kewajiban administratif maupun formalitas kelembagaan. Proses tersebut mencerminkan komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan kepastian hukum, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Purworejo.
Berdasarkan hasil pembahasan pansus dan fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, Tunaryo menyebut kedua raperda dapat melanjutkan proses penetapan menjadi perda. Sebaliknya, DPRD dan pemerintah daerah harus menarik kembali Raperda Penanggulangan Stunting.
“Penarikan kembali tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Karena itu, diperlukan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menetapkan keputusan kelembagaan dan mendengarkan pendapat akhir Bupati Purworejo. Selanjutnya, pimpinan DPRD bersama kepala daerah menandatangani dokumen persetujuan bersama.
Penandatanganan tersebut mencakup persetujuan penetapan dua raperda menjadi perda serta persetujuan penarikan kembali Raperda tentang Penanggulangan Stunting.
Tunaryo menambahkan, DPRD telah menuangkan kesepakatan penarikan raperda stunting dalam dokumen tertulis. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tahapan penarikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada akhir rapat, DPRD meminta Bupati Purworejo menindaklanjuti seluruh keputusan dan kesepakatan bersama tersebut sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku.
