Blitar, insanimedia.id – Komisi II DPRD Kota Blitar mengkritik sikap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar yang dinilai kurang terbuka dalam memberikan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, mengungkapkan bahwa pihaknya kerap mengalami kesulitan ketika meminta data program pembangunan kepada OPD dalam rapat kerja bersama legislatif. Padahal, keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dewan.
Yohan menyayangkan sikap sejumlah OPD yang terkesan mempersulit permintaan data. Ia menegaskan, pemerintah daerah semestinya memberikan penjelasan secara rinci mengenai program dan rencana pembangunan kepada DPRD.
“Harusnya pemerintah itu open (terbuka), dalam arti dijabarkan ke kami di dewan. Kadang kami undang, kami mintai data saja sulit. Dikira kami ini apa, ngalah-ngalahi proposal saja,” ujar Yohan Tri Waluyo.
Ia menilai, keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan target. Tanpa dukungan data yang memadai, DPRD akan kesulitan mengawasi arah kebijakan serta pelaksanaan proyek di lapangan.
Menurut Yohan, terbatasnya akses informasi juga menghambat masyarakat dan insan pers dalam mengikuti proses pembangunan daerah. Kondisi tersebut berpotensi membuat publik tidak mengetahui secara jelas tujuan maupun tahapan pelaksanaan program pemerintah.
Ia mengingatkan eksekutif agar tidak mengabaikan transparansi dalam setiap proses pembangunan. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perencanaan hingga pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran daerah.
“Teman-teman media kan akhirnya juga tidak tahu. Kalau tahapan-tahapan awal pembangunan saja terkesan asal-asalan dan tidak transparan, ya nuwun sewu, publik jadi tidak paham ini mau dibawa ke mana,” pungkasnya.







