Blitar, insanimedia.id – DPRD Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Kabupaten Blitar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026).
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP., mengatakan perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, regulasi ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah. Kami berharap potensi pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Blitar dapat dikelola lebih maksimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta kondisi masyarakat,” ujarnya.
Susi menambahkan, penguatan regulasi pendapatan daerah perlu diimbangi dengan tata kelola pemungutan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, optimalisasi PAD dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, proses persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati Blitar bersama pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir.
Melalui kesepakatan ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap perubahan perda tersebut dapat menjadi pijakan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan turut mendukung keberlanjutan program pembangunan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Blitar. (riz)







