BLITAR, insanimedia.id – Tindakan “Indonesia Gelap” yang digagas oleh mahasiswa, bersama dengan tagar #KaburAjaDulu yang sedang marak di media sosial, dianggap sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi negara saat ini.
Kemarahan publik ini dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pemotongan anggaran hingga Rp306,69 triliun yang berdampak pada layanan publik, program makan bergizi gratis (MBG), dan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
M Thoha Ma’ruf, Ketua PC PMII Blitar menilai, hal ini merupakan bentuk ekspresi dari kalangan muda dan juga mahasiswa yang merasa kecewa dengan kondisi nasional saat ini.
“Tentunya ada alasan yang melatarbelakangi hastag kabur aja dulu dan Indonesia gelap ini, ” katanya.
Saat disinggung mengenai respon pejabat kementerian yang menilai negatif tren ini, Thoha menilai seharusnya ada koreksi dan evaluasi diri yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya gerakan “Indonesia gelap” dan “kabur aja dulu” menunjukkan apakah pelayanan yang diberikan sudah dirasakan dengan baik oleh rakyat.
Selain itu, ia juga menilai wajar apabila tren ini berkembang utamanya di kalangan anak muda.
Ia juga mengambil contoh faktor adanya tren “KaburAjaDulu” yaitu terkait gaji UMR yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
“UMR kita itu kan rendah, akhirnya orang – orang ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi, ” tuturnya.
Dengan adanya tren tersebut, Thoha berharap ini dapat menjadi titik balik bagi pemerintah untuk berbenah menjadi lebih baik lagi.
Apalagi, ia menilai bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah.
“Kalau pemerintah mau berbenah, pemerintah memperhatikan rakyat, pemerintah mengamini bahwa Indonesia ini negara demokrasi ya silahkan, harusnya kritik – kritik ini diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi yang harus ditindaklanjuti, ” tutupnya.
Sebelumnya, telah terjadi berbagai aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia gelap” di berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan respon untuk berbagai Kebijakan pemerintah yang muncul beberapa hari terakhir.
Kebijakan-kebijakan ini dipandang sebagai langkah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.
Pemotongan anggaran yang signifikan dikhawatirkan akan mengurangi kualitas dan jangkauan layanan publik yang esensial.
Selain itu, program makan bergizi gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menjadi sorotan karena dianggap belum jelas implementasinya.
Revisi UU Minerba pun menuai kontroversi karena dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan lingkungan.
Aksi “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu menjadi simbol dari ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa tidak didengar dan diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Mereka menuntut adanya perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan negara agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.(bim)
