Purworejo, insanimedia.id – Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo mengundang dua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada hari Selasa (14/7/2026). Rapat kerja ini melibatkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Alipman Syafi’i, memimpin langsung jalannya pertemuan legislatif tersebut bersama seluruh anggota komisi.
Alipman Syafi’i memaparkan bahwa forum tersebut mendalami program kerja kedua dinas untuk tahun 2027 sekaligus memetakan berbagai kendala krusial dalam perumusan anggaran daerah.
“Hari ini kami melakukan pembahasan dengan dua OPD, yaitu Dinas Perkimtan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Fokusnya adalah tindak lanjut pembahasan KUA-PPAS 2027 dan rencana kerja masing-masing OPD pada tahun anggaran 2027,” katanya.
Saat berdiskusi dengan Dinas Perkimtan, Komisi II memprioritaskan penuntasan konflik lahan pemda dan mempercepat inventarisasi aset agar instansi terkait bisa segera menerbitkan sertifikat resmi atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
“Persoalan sengketa tanah dan pemetaan aset daerah menjadi perhatian kami. Program ini harus terus berjalan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun agar seluruh aset tanah milik pemerintah memiliki kepastian hukum dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Alipman menjelaskan bahwa persoalan sampah domestik mendominasi pembicaraan saat Komisi II berdiskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Pihak legislatif mendesak jajaran eksekutif untuk merumuskan terobosan praktis agar dinas terkait dapat menyelesaikan masalah lingkungan ini secara efektif.
“Pengelolaan sampah masih menjadi perhatian serius. Kami berharap ada solusi teknis yang tepat sehingga persoalan sampah bisa segera ditangani secara maksimal,” ungkapnya.
Di samping itu, Komisi II juga memacu pertumbuhan sektor bahari karena bidang ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Lonjakan hasil panen budidaya ikan diharapkan mampu menyukseskan agenda strategis pemda dalam mendongkrak angka konsumsi protein masyarakat.
“Hasil produksi dan budidaya perikanan cukup baik sehingga perlu terus didorong. Ini juga sejalan dengan program pemerintah daerah untuk menggalakkan gemar makan ikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujar Alipman.
