Blitar, insanimedia.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar terus mempercepat penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk mesin insinetaror (mesim pemusnah sampah). DLH menargetkan dokumen tersebut selesai pada 2026 meski prosesnya sempat terkendala pengadaan lahan.
Kepala DLH Kota Blitar, Jajuk Indihartati, mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran pengadaan insinerator atau alat pengolah sampah pada 2026. Namun, pemerintah harus menyelesaikan dokumen UKL-UPL terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengadaan.
Untuk menghemat anggaran dan proses, DLH sebelumnya menggabungkan penyusunan UKL-UPL dengan pengadaan lahan untuk lokasi insinerator.
“Sudah ada alokasi anggaran di tahun 2026, tapi dikarenakan sebelum pengadaan harus didahului dokumen UKL-UPL, kemarin karena melakukan efisiensi, kita gabungkan dengan pengadaan lahan,” ujarnya.
Namun, rencana tersebut menghadapi kendala setelah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan status lahan yang akan digunakan masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Kondisi tersebut membuat proses pengadaan lahan harus ditunda. Penundaan itu kemudian turut memengaruhi tahapan penyusunan dokumen UKL-UPL. “Ternyata di pengadaan lahan juga di-pending karena penerapan ATR/BPN ternyata LSD,” tambahnya.
Jajuk menjelaskan tertundanya pengadaan lahan secara otomatis berdampak pada penyelesaian dokumen lingkungan. Kondisi tersebut akhirnya membuat rencana pengadaan insinerator bergeser ke 2027.
“Otomatis UKL-UPL juga tertunda, sehingga insinerator digeser ke 2027,” tambahnya.
Meski pengadaan insinerator bergeser, DLH Kota Blitar tetap mengejar penyelesaian dokumen UKL-UPL pada tahun ini. Pemerintah menilai dokumen tersebut menjadi tahapan penting yang harus dipenuhi sebelum proses pengadaan dapat dilanjutkan.
“Tapi UKL-UPL kita upayakan tahun ini selesai, karena itu memang tahapannya,” pungkasnya.
