Purworeo, insanimedia.id– Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar rapat koordinasi potensi investasi dan percepatan Program Strategis Nasional (ProSN) yang berpotensi hibah aset daerah di Ruang Bagelen Setda Purworejo, Rabu (17/6/2026). Pemerintah daerah menyelenggarakan forum tersebut untuk menyamakan persepsi dengan DPRD sebelum mengajukan dokumen resmi terkait sejumlah proyek strategis.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti memimpin rapat tersebut bersama Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi. Pemerintah daerah juga mengundang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Jainudin, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi menjelaskan lima program strategis yang sedang dipersiapkan oleh Pemkab Purworejo.
“Yang pertama, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Purworejo merencanakan pembangunan Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM),” ujarnya.
Dion juga menjelaskan rencana pengembangan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Purworejo yang masih memunculkan beragam tanggapan. Menurutnya, pemerintah daerah telah memastikan program studi yang akan dibuka UNY tidak akan bersinggungan dengan jurusan yang telah tersedia di perguruan tinggi swasta setempat.
Selain itu, Pemkab Purworejo menyiapkan pembangunan Islamic Center Area yang terintegrasi dengan embarkasi haji terpadu. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang mampu menampung agenda berskala regional hingga nasional.
Terkait program Sekolah Rakyat, Dion menegaskan bahwa program yang digagas pemerintah pusat tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Kemudian, ada perubahan lokasi Sekolah Rakyat yang semula diusulkan di kawasan pesisir selatan karena pertimbangan mitigasi bencana dan perubahan kebutuhan luas lahan dari 5 hektare menjadi 7 hektare,” terang Dion.
Pemkab Purworejo juga memaparkan rencana pembangunan pangkalan radar TNI Angkatan Udara. Pemerintah menyiapkan lokasi di kawasan pesisir selatan yang dinilai sebagai lahan nonproduktif untuk mendukung kebutuhan sistem pertahanan nasional sesuai permintaan pemerintah pusat dan markas besar TNI.
