Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar mencatat seluruh 21 kelurahan telah mencapai level tertinggi dalam pengisian Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) hingga triwulan III 2026. Meski demikian, pemerintah kota tetap menekankan pentingnya kelengkapan dan ketepatan data agar hasil pendataan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar, Freddy Hermawan, menjelaskan bahwa Prodeskel berfungsi untuk mengukur perkembangan dan tingkat kemandirian desa maupun kelurahan. Sistem pendataan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai kondisi geografis, perekonomian, sosial budaya, potensi wilayah, hingga kreativitas dan inovasi masyarakat.
“Untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa atau kelurahan, Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya untuk memantau perkembangan kemandirian desa atau kelurahan,” kata Freddy.
Ia menyampaikan, seluruh kelurahan di Kota Blitar telah menyelesaikan pengisian data hingga triwulan III, menjelang memasuki triwulan IV 2026. Berdasarkan data yang telah dimasukkan, 21 kelurahan tersebut tercatat berada pada level tertinggi.
“Alhamdulillah untuk 21 kelurahan yang ada di Kota Blitar ini sudah di level yang tertinggi, yaitu di swadaya,” ujarnya.
Freddy menambahkan, data Prodeskel memberikan gambaran umum mengenai kondisi setiap kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kota mengevaluasi kelengkapan dan ketelitian data agar informasi yang tersaji dapat menggambarkan keadaan wilayah secara menyeluruh.
“Data-data ini tentunya bisa menjadi acuan dan sebagai potret gambaran secara umum, secara makro tentang kelurahan wilayah tersebut,” jelasnya.
Terkait kondisi geografis, Freddy menyebut tidak ada perubahan pada 21 kelurahan di Kota Blitar. Dinamika yang terjadi lebih berkaitan dengan perubahan jumlah penduduk akibat perpindahan warga, kelahiran, dan kematian.
“Di Kota Blitar untuk 21 kelurahan secara geografis ini tidak ada perubahan. Perubahan mungkin hanya terkait tingkat kepadatan penduduk, ada penduduk masuk, penduduk keluar, yang lahir, dan yang meninggal,” katanya.
Dalam evaluasi triwulan III, pemerintah kota meminta setiap kelurahan memeriksa dan melengkapi seluruh komponen data dengan cermat. Langkah tersebut bertujuan memastikan hasil pendataan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Data harap diisi dengan cermat, harap diisi dengan teliti, dan tentunya harus terisi semua. Sehingga nanti ketercapaian ini bisa maksimal sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di lapangan,” tegas Freddy.
Selain menjadi bahan evaluasi perkembangan wilayah, data Prodeskel juga akan digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengikuti lomba kelurahan berhasil dan lomba gotong royong tingkat Provinsi Jawa Timur pada 2027.
