Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dari sektor pelayanan kesehatan tidak mampu memenuhi target Rp24 miliar. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyiapkan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab penurunan pendapatan sekaligus mengendalikan biaya operasional rumah sakit.
Syauqul mengaku belum memeriksa secara detail perkembangan penerimaan rumah sakit. Meski demikian, ia melihat adanya tren penurunan pendapatan yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah kota akan menelusuri sejumlah kemungkinan penyebab, mulai dari kualitas pelayanan hingga berkurangnya jumlah pasien yang berkunjung.
“Kalau pendapatan dari layanan kesehatan kita, terutama dari RSUD, secara detail memang saya belum mengecek. Tapi memang ada kecenderungan menurun. Nanti kami evaluasi, apakah disebabkan pelayanan kita yang kurang bagus atau memang jumlah kunjungan ke rumah sakit menurun,” ujarnya.
Menurut Syauqul, pemerintah tidak cukup hanya mengevaluasi pencapaian target pendapatan. Pemkot juga perlu mengkaji kebutuhan belanja operasional agar pengeluaran rumah sakit tetap terkendali dan sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Ia menegaskan, pengelolaan rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak boleh hanya mengejar keuntungan atau meningkatkan pendapatan. Rumah sakit milik pemerintah tetap harus mengutamakan fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
“BLUD ini kan tidak hanya berorientasi pada pendapatan yang besar, tapi juga ada aspek-aspek sosial yang tentunya lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Yang ditekankan adalah pelayanan profesional yang bagus dan kompeten untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Kendati demikian, Syauqul mengingatkan manajemen rumah sakit agar tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional. Penurunan penerimaan tidak boleh membuat pengeluaran rumah sakit terus membengkak hingga akhirnya membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Karena itu, Pemkot Blitar akan mengevaluasi berbagai aspek pengelolaan RSUD, termasuk kemampuan manajemen, kendala pelayanan kesehatan, serta kepatuhan terhadap pengendalian biaya operasional.
“Evaluasinya harus menyeluruh, menyangkut kemampuan manajemen, problem-problem yang ada di sektor pelayanan kesehatan, dan operasional yang juga harus dipatuhi serta diefisienkan sehingga tidak membebani APBD di kemudian hari,” pungkasnya.
