Blitar, insanimedia.id – DPRD Kabupaten Blitar melalui Panitia Khusus (Pansus) I mulai mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2026-2046. Regulasi ini diproyeksikan menjadi pedoman pemanfaatan ruang sekaligus menentukan arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.
Pembahasan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) selaku pihak pengusul serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Setidaknya terdapat 13 OPD yang nantinya akan terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang tersebut.
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Blitar, Mujib SM, mengatakan penyusunan Ranperda RTRW membutuhkan penyamaan persepsi lintas perangkat daerah. Hal ini penting agar perencanaan tata ruang mampu menggambarkan kondisi geografis, geologis, kependudukan hingga karakteristik wilayah Kabupaten Blitar secara menyeluruh.
Menurutnya, RTRW bukan sekadar aturan mengenai peruntukan lahan, melainkan menjadi landasan utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Bahkan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun harus mengacu pada dokumen tersebut.
“RTRW ini kita susun untuk memberikan gambaran wajah Kabupaten Blitar dalam waktu 20 tahun ke depan. Nantinya, arah pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD harus mengacu pada RTRW sebagai landasan utamanya,” ujar Mujib.
Selain menjadi pedoman pembangunan, Ranperda RTRW juga diharapkan memberikan kepastian investasi melalui pemetaan potensi dan penetapan zonasi kawasan. Kabupaten Blitar memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari wisata bahari di wilayah Blitar Selatan, wisata religi, wisata alam hingga sumber daya mineral dan bahan galian.
Dengan adanya kejelasan peruntukan kawasan, calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai peluang pengembangan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Mujib menyebut, salah satu sektor yang turut menjadi perhatian Pansus I adalah pengembangan industri berbasis pertanian. Mengingat selama ini perekonomian Kabupaten Blitar masih banyak bertumpu pada sektor pertanian, industrialisasi dinilai dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
“Potensi daerah kita cukup banyak. Ada wisata bahari, wisata religi, wisata alam, termasuk sumber mineral dan galian. Kalau zonasinya sudah jelas dan diketahui publik, kita berharap investor bisa masuk. Kita juga sedang mendiskusikan bagaimana industrialisasi di sektor pertanian bisa dikembangkan,” jelasnya.
Di sisi lain, DPRD juga menaruh perhatian terhadap perlindungan lahan pertanian melalui pengaturan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan perumahan maupun pabrik yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan setiap proses perizinan pembangunan tidak bertentangan dengan zonasi yang telah ditetapkan. Ranperda tersebut nantinya juga akan memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, larangan hingga sanksi bagi pihak yang melanggar aturan pemanfaatan ruang, baik masyarakat, individu, badan usaha maupun pemerintah.
Namun, Mujib menegaskan perlindungan lahan pertanian juga harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada pemilik lahan. Pemerintah daerah didorong menyiapkan skema insentif bagi masyarakat yang tanahnya masuk dalam kawasan LP2B agar tetap memiliki dorongan ekonomi untuk mempertahankan fungsi lahan pertanian.
“Kita juga mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada masyarakat yang memiliki lahan dan masuk kawasan pertanian berkelanjutan. Harapannya, lahan tersebut tidak berubah fungsi. Bentuk insentifnya nanti masih perlu kita rumuskan dalam pembahasan Perda berikutnya,” tegasnya.
Mujib menambahkan, pembahasan Ranperda RTRW Kabupaten Blitar 2026-2046 belum memasuki tahap final. Pansus I masih akan menggelar rapat lanjutan bersama OPD terkait untuk menyempurnakan substansi regulasi, sehingga nantinya mampu menjadi pedoman pembangunan sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan investor. (riz)
