BLITAR, insanimedia.id – Gelombang depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang mencetak rekor terburuk dalam sejarah moneter berisiko melumpuhkan sektor riil di tingkat daerah. Data pasar spot Bloomberg mencatat mata uang Garuda ambles hingga menyentuh level Rp 17.870 hingga Rp 17.878 per dollar AS.
Tekanan makro ini diperparah oleh melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia pada Triwulan I-2026 yang menembus 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara 4,01 miliar dollar AS. Di Kabupaten Blitar, transmisi rambatan risiko finansial ini menghantam langsung urat nadi ekonomi daerah, yakni sektor peternakan ayam dan puyuh petelur, menyusul lonjakan Harga Pokok Produksi (HPP) pakan hulu yang berbasis impor.
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Andrean Permadi, menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar ini memicu efek berantai yang sangat merusak bagi ekosistem industri pangan lokal. Komponen pakan ternak di tingkat pedagang dilaporkan terus merangkak naik sekitar Rp 200 hingga Rp 500 per kilogram seiring penguatan indeks dollar AS.
”Efek dominonya sangat cepat dan mematikan, terutama karena struktur produksi lokal kita masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Saya ambil contoh sederhana yang sangat dekat dengan urat nadi ekonomi Blitar yaitu sektor peternakan, baik peternakan puyuh petelur dan ayam petelur. Komponen biaya terbesar mereka adalah pakan. Nah, bahan baku pakan itu kebanyakan import dan harganya berpatokan pada dolar. Ketika rupiah anjlok, Harga Pokok Produksi (HPP) pakan ternak langsung meroket,” ujar Andrean kepada insanimedia.id, Kamis (28/5).
Andrean menambahkan, peternak tidak memiliki keleluasaan dalam melakukan penyesuaian harga jual telur di pasar domestik karena terbentur oleh melemahnya daya serap pasar, sehingga margin keuntungan produsen tergerus habis.
”Apa yang terjadi? Peternak terjepit. Biaya pakan naik drastis, tapi mereka tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual telur di pasar karena daya beli masyarakat sedang turun. Margin keuntungan tergerus habis. Ujung-ujungnya, peternak terpaksa melakukan afkir dini (menjual ternak sebelum waktunya) atau gulung tikar. Kalau peternakan tutup, pegawai kandang kena PHK, daya beli mereka hilang, dan warung-warung makan di sekitar desa juga ikut sepi. Ini efek domino yang nyata,” paparnya
Ketidakstabilan kurs moneter kian kompleks ketika komunikasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap pelaku usaha cenderung melakukan kosmetik informasi (sugarcoating). Akibatnya, alih-alih melakukan ekspansi usaha atau investasi modal, para pelaku bisnis di daerah mengambil sikap defensif.
”Pasar itu paling benci dengan ketidakpastian. Kabar buruk masih lebih baik daripada ketidakpastian, karena kabar buruk bisa dihitung risikonya. Kalau pemerintah pusat atau pemangku kebijakan terus-terusan melakukan sugarcoating seperti bilang ‘fundamental ekonomi kita aman’ padahal di lapangan harga-harga bahan baku sudah liar menjadikan kepercayaan (trust) akan runtuh. Bagi pelaku usaha dan investor di daerah, inkonsistensi ini membuat mereka mengambil posisi wait and see,” urai Andrean.
Rambatan penurunan daya beli di wilayah pedesaan juga dikonfirmasi oleh penurunan upah riil masyarakat. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan tren penurunan cadangan devisa dari 154,6 miliar dollar AS pada Januari menjadi 146,2 miliar dollar AS pada April akibat intervensi pasar valas yang masif. Pengetatan ini berimbas pada kenaikan biaya logistik dan transportasi barang.
”Penurunan daya beli ini polanya seperti silent killer. Di wilayah pedesaan yang mayoritas warganya adalah petani, buruh tani, atau pekerja sektor informal, pendapatan mereka cenderung tetap atau bahkan musiman. Ketika dolar naik, biaya logistik dan transportasi ikut naik (karena sparepart dan komponen BBM ada unsur impornya). Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok di pasar merangkak naik. Ini yang disebut penurunan upah riil,” pungkas Andrean.
Infografis Data: 3 Langkah Penyelamatan UMKM Blitar (Rekomendasi Akademis)
- Subsidi Silang Logistik: Pengalihan APBD non-prioritas untuk menekan rantai distribusi pakan mentah industri padat karya.
- Restrukturisasi Kredit: Pemberian masa tenggang (grace period) 3–6 bulan dan bunga stimulus bersubsidi penuh lewat Bank Jatim atau BPR lokal.
- Skema Off-Taker: Pemerintah Daerah bertindak sebagai pembeli siaga hasil peternakan dan kerajinan untuk menjaga kestabilan sirkulasi barang di pasar.
Intervensi Pasar Obligasi oleh Otoritas Pusat
Di balik kontraksi yang dirasakan sektor mikro pedesaan, Otoritas Fiskal Nasional menyatakan struktur ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kokoh dan telah dihitung menggunakan batas ketahanan ekstrim terhadap fluktuasi geopolitik dan minyak global.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah mengimbangi pelemahan nilai tukar ini dengan melakukan pembelian strategis demi meredam gejolak pasar obligasi.
”Kendati demikian, asumsi nilai tukar rupiah ini juga telah masuk dalam perhitungan simulasi harga minyak dunia 100 dollar AS per barrel. Jadi tidak ada masalah, saya tidak harus hitung ulang APBN-nya,” ungkap Purbaya, Kamis (28/5). Ia menjelaskan, kendati nilai tukar rupiah terkoreksi, imbal hasil surat utang (bond yield) berhasil ditekan turun seiring masuknya aliran modal asing portofolio ke pasar obligasi domestik. “Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan nilai tukar rupiah dengan signifikan,” tutup Purbaya.
