Blitar, insanimedia.id – Pemerintah terus memacu implementasi Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan inklusi keuangan.
Pemerintah memiliki target pembentukan hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia, KMP dirancang untuk memutus rantai pasok yang timpang dan memperkuat posisi tawar produsen kecil seperti petani dan nelayan dari cengkeraman tengkulak.
Namun, di balik ambisi besar tersebut, muncul kekhawatiran mengenai keberlanjutan model bisnisnya.
Berdasarkan laporan CELIOS, suntikan modal perbankan sebesar Rp141,62 triliun memang memicu pertumbuhan di tahun pertama, namun berisiko stagnan pada tahun-tahun berikutnya akibat rendahnya produktivitas dan lemahnya tata kelola manajerial di tingkat tapak.
Menanggapi fenomena ini, Dosen Ekonomi Syariah UNU Blitar, Andrean Permadi, ME, memberikan catatan kritis pada Jumat (9/1/2025).
Menurutnya, meskipun secara tujuan kebijakan ini sudah tepat untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyak celah, terutama ketergantungan pada modal eksternal.
”Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak ekonomi KMP sejauh ini masih banyak didorong oleh injeksi modal awal, bukan oleh produktivitas usaha yang berkelanjutan,” ungkap Andrean saat dihubungi pada Jumat (9/1/2026).
Ia menambahkan bahwa jika KMP hanya dikelola sebagai program yang dipaksakan berjalan tanpa persiapan komprehensif, maka ancaman kegagalan di masa lalu bisa terulang kembali.
Model pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dinilai menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi agar koperasi benar-benar menjadi milik anggota.
”KMP memiliki potensi untuk berkembang, tetapi juga menghadapi risiko mengulangi kegagalan KUD di masa lalu jika dikelola secara top-down, seragam, dan bergantung pada negara,” tegas Andrean.
Sebagai langkah ke depan, Andrean menekankan bahwa kunci keberhasilan KMP bukan pada besarnya modal, melainkan pada kepercayaan dan partisipasi aktif anggota.
Tanpa tata kelola yang transparan dan profesional, cita-cita untuk menurunkan inflasi pangan dan memperpendek rantai pasok lokal melalui koperasi ini dikhawatirkan tidak akan mencapai hasil maksimal.
