insanimedia.id – Pergantian menteri adalah hal biasa dalam pemerintahan. Tetapi cara seorang menteri diberhentikan dapat mengirim pesan politik yang jauh lebih besar daripada pergantian itu sendiri.
Jika benar Purbaya Yudhi Sadewa dicopot secara mendadak dan pemberitahuan mengenai keputusan tersebut disampaikan melalui telepon pada sore hari, maka publik tidak cukup hanya bertanya siapa penggantinya. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa keputusan itu harus dilakukan sedemikian mendadak, apa alasan kebijakannya, dan ke mana arah ekonomi negara setelahnya?
Pertanyaan tersebut penting karena jabatan menteri bukan milik pribadi presiden. Menteri memang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana ditegaskan Pasal 17 UUD 1945. Namun, ketika kewenangan konstitusional digunakan, yang bekerja bukan hanya hukum mengenai kewenangan, melainkan juga etika kekuasaan dan prinsip akuntabilitas publik.
Presiden memiliki hak untuk mengganti menteri. Tetapi publik memiliki hak untuk mengetahui alasan di balik perubahan kebijakan yang berpotensi memengaruhi kehidupan ekonomi mereka.
Hak Prerogatif Bukan Cek Kosong
Perdebatan mengenai pencopotan menteri sering berhenti pada satu kalimat: itu hak prerogatif Presiden.
Benar. Tetapi berhenti di sana justru menyederhanakan persoalan.
Dalam negara hukum, kewenangan tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Setiap kewenangan publik pada akhirnya harus diarahkan pada kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, legalitas sebuah keputusan tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai kepatutan dan akuntabilitasnya.
Pemerintah tentu tidak berkewajiban membuka seluruh pertimbangan internal dalam setiap keputusan politik. Namun, ketika pergantian pejabat terjadi pada posisi yang sangat strategis, penjelasan yang memadai menjadi penting.
Apalagi jika pergantian tersebut berlangsung secara tiba-tiba.
Pencopotan mendadak dapat menimbulkan dua persepsi yang sama-sama problematis. Pertama, publik dapat menduga bahwa keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi yang telah disiapkan secara matang tetapi baru diumumkan pada saat tertentu. Kedua, publik dapat mencurigai bahwa keputusan tersebut lahir dari dinamika politik yang berlangsung cepat dan tidak sepenuhnya berbasis evaluasi kebijakan.
Keduanya membutuhkan jawaban.
Sebab dalam pemerintahan demokratis, diamnya kekuasaan sering kali menciptakan ruang bagi spekulasi yang justru lebih berbahaya daripada penjelasan resmi.
Persoalannya Bukan Telepon
Cara pemberitahuan melalui telepon juga menarik perhatian publik. Tetapi masalah utamanya bukan apakah telepon merupakan cara yang pantas atau tidak pantas untuk menyampaikan keputusan.
Dalam politik pemerintahan, komunikasi langsung bahkan dapat menjadi pilihan paling praktis.
Persoalannya adalah apa yang terjadi setelah telepon tersebut.
Apakah terdapat penjelasan mengenai evaluasi kinerja? Apakah terdapat perubahan visi ekonomi? Apakah ada perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal? Ataukah terdapat pertimbangan politik yang lebih luas?
Jika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang cukup, publik akhirnya hanya memiliki potongan informasi. Dari situlah narasi liar tumbuh.
Dalam konteks ini, transparansi bukan berarti membuka seluruh ruang rapat kekuasaan kepada publik. Transparansi berarti memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai keputusan yang memiliki dampak publik.
Negara tidak boleh meminta masyarakat untuk percaya begitu saja kepada kekuasaan.
Kepercayaan publik harus dibangun melalui pertanggungjawaban.
Ekonomi Tidak Bisa Dikelola dengan Ketidakpastian
Pergantian pejabat ekonomi mempunyai dimensi berbeda dibandingkan pergantian pejabat pada posisi yang dampaknya lebih terbatas.
Ekonomi bekerja dengan ekspektasi.
Pelaku usaha membaca kebijakan pemerintah. Investor membaca stabilitas pemerintahan. Dunia usaha menghitung risiko. Masyarakat mempertimbangkan daya beli, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, dan masa depan pendapatan mereka.
Karena itu, perubahan pejabat ekonomi harus diikuti dengan kepastian mengenai arah kebijakan.
Yang dikhawatirkan bukan semata-mata siapa yang duduk di kursi menteri. Yang lebih penting adalah apakah pergantian tersebut akan mengubah paradigma kebijakan ekonomi negara.
Jika Purbaya diganti karena dianggap gagal mencapai target tertentu, pemerintah harus mampu menjelaskan apa yang dianggap gagal dan bagaimana strategi baru akan memperbaikinya.
Jika pergantian terjadi karena perbedaan pendekatan ekonomi, publik perlu mengetahui arah baru tersebut.
Jika pergantian merupakan konsekuensi konfigurasi politik, maka kepentingan ekonomi nasional tetap harus menjadi pertimbangan utama.
Sebab ekonomi nasional bukan ruang eksperimen politik.
Kebijakan fiskal dan ekonomi menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Kesalahan arah kebijakan pada akhirnya tidak dibayar oleh pejabat yang membuat keputusan, tetapi oleh masyarakat melalui harga, pajak, kesempatan kerja, investasi, dan daya beli.
Jangan Jadikan Menteri Sebagai Kambing Hitam
Ada satu persoalan lain yang perlu diperhatikan.
Pergantian menteri sering kali digunakan sebagai simbol bahwa pemerintah sedang melakukan koreksi. Seorang pejabat diganti, lalu publik diminta percaya bahwa keadaan akan menjadi lebih baik.
Padahal, persoalan ekonomi hampir tidak pernah sesederhana pergantian satu orang.
Defisit, penerimaan negara, belanja publik, investasi, industri, daya beli, utang, produktivitas, dan ketimpangan merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti seorang menteri.
Karena itu, apabila Purbaya dicopot dengan alasan kinerja, pemerintah harus berani menunjukkan ukuran kinerjanya secara objektif.
Jangan sampai pergantian pejabat justru menjadi cara paling mudah untuk mengalihkan perhatian dari persoalan struktural pemerintahan.
Menteri boleh diganti. Tetapi masalah ekonomi tidak ikut hilang bersama pejabat yang dicopot.
Negara Harus Lebih Besar daripada Figur
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk menguji satu hal yang lebih fundamental: apakah institusi ekonomi Indonesia cukup kuat untuk bekerja tanpa bergantung pada figur tertentu?
Jika jawabannya ya, maka pergantian menteri semestinya tidak perlu menjadi guncangan besar. Program tetap berjalan, kebijakan tetap memiliki kesinambungan, dan institusi tetap bekerja berdasarkan aturan.
Sebaliknya, jika pergantian satu pejabat langsung menciptakan ketidakpastian besar, pertanyaannya bukan lagi tentang kualitas seorang menteri. Pertanyaannya adalah tentang kualitas institusi.
Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah mengganti pejabat. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan pergantian pejabat tidak mengganggu kepentingan publik.
Karena itu, pemerintah perlu menjadikan pencopotan Purbaya bukan sekadar urusan administratif atau politik internal kabinet. Pemerintah harus menjelaskan arah kebijakan setelah pergantian tersebut.
Apa target ekonominya?
Apa prioritas fiskalnya?
Bagaimana strategi menjaga pertumbuhan?
Bagaimana perlindungan terhadap masyarakat?
Dan yang paling penting: apa alasan substantif di balik keputusan tersebut?
Kekuasaan Perlu Dijelaskan
Pada akhirnya, Purbaya bukanlah persoalan utama.
Ia adalah pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang lebih besar: bagaimana kekuasaan menggunakan kewenangannya.
Presiden secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Tetapi demokrasi tidak berhenti pada pemberian kewenangan. Demokrasi menuntut agar kekuasaan dapat dijelaskan kepada publik.
Jika pemberhentian itu merupakan keputusan terbaik bagi negara, pemerintah tidak perlu takut menjelaskan alasannya.
Justru penjelasan yang terbuka akan memperkuat legitimasi keputusan tersebut.
Sebaliknya, jika publik hanya menerima kabar mengenai pencopotan mendadak tanpa penjelasan memadai, ruang kosong itu akan segera diisi oleh spekulasi: konflik internal, tarik-menarik kepentingan, perubahan haluan ekonomi, hingga dugaan intervensi politik.
Tidak semuanya benar. Tetapi kekuasaan yang tidak menjelaskan dirinya sendiri telah memberikan ruang bagi semua kemungkinan tersebut untuk berkembang.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan sekadar Purbaya dicopot atau tidak dicopot.
Persoalannya adalah apakah pergantian tersebut merupakan bagian dari desain pemerintahan yang matang atau sekadar respons terhadap dinamika kekuasaan.
Masyarakat berhak mendapatkan jawabannya.
Sebab pada akhirnya, kursi menteri adalah milik kekuasaan, tetapi akibat dari setiap keputusan menteri ditanggung oleh rakyat.
Dan ketika sebuah keputusan ekonomi dibuat secara mendadak, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seorang pejabat, melainkan kepastian kebijakan, kepercayaan publik, dan arah ekonomi Indonesia.
