JAKARTA, insanimedia.id – Pasar keuangan nasional bergejolak setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (14/9/2026) dan langsung menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Pergantian mendadak ini menjadi yang kedua di pos bendahara negara sejak pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024, setelah sebelumnya Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya pada September 2025.
Gejolak itu langsung tecermin pada data perdagangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok ke level 6.371,40 pada Senin sore, sebelum akhirnya rebound 163,29 poin atau 2,56 persen dan ditutup di 6.534,69 (melemah tipis 0,10 persen).
Rupiah juga ikut tertekan 58 poin atau 0,33 persen ke Rp17.669 per dolar AS berdasarkan data Bloomberg. Keesokan harinya, Selasa (15/9), IHSG sempat menguat 0,15 persen ke 6.544,77 pada pembukaan, namun berbalik melemah 0,78 persen ke 6.483,88 pada pukul 09.05 WIB. Sementara itu, nilai tukar rupiah terpantau relatif stabil di kisaran Rp17.643 per dolar AS.
Ekonom Universitas Hasanuddin, Mursalim Nohong, menilai gejolak awal tersebut mencerminkan kegugupan pasar atas pergantian figur di posisi krusial seperti Menteri Keuangan. “Ini menunjukkan pasar bereaksi cepat terhadap ketidakpastian personel,” kata Mursalim, Selasa (15/9/2026).
Senada dengan hal itu, Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, memproyeksikan IHSG akan bergerak sideways di rentang 6.400–6.600. Ia berharap pergantian ini justru mampu memperkuat disiplin fiskal dan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Dampak ke Daerah dan Pelaku Usaha Blitar
Jika pasar modal nasional bergejolak, dampaknya di tingkat daerah dinilai memiliki nuansa yang berbeda. Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Andrean Permadi, menyebut pelaku usaha di Blitar relatif tidak terpengaruh oleh pergantian di tingkat kementerian ini.
”Pergantian menteri keuangan tidak terlalu berpengaruh pada pelaku usaha di Blitar, karena pergantian ini hanya memengaruhi pelaku pasar modal global dan domestik,” ujarnya kepada insanimedia.id, Selasa (15/9/2026).
Meski begitu, Andrean mengingatkan ada kebijakan anggaran daerah yang rawan terdampak, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
”Perubahan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan perencanaan belanja mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi prioritas belanja daerah turut berisiko berubah bila Kemenkeu di bawah kepemimpinan baru menetapkan fokus sektor yang berbeda. Oleh karena itu, daerah perlu bersiap menyelaraskan porsi APBD dengan prioritas nasional yang baru.
Terkait potensi gejolak sosial, Andrean menilai risikonya relatif kecil dibandingkan pergantian Menkeu pada masa-masa sebelumnya yang kerap dipicu oleh demonstrasi massa. “Masyarakat lebih wait and see, masyarakat masih menunggu dan melihat perkembangan situasinya,” imbuhnya.
Mengenai langkah strategis ke depan, ia menegaskan pentingnya menjaga fondasi ekonomi. “Konsolidasi dan disiplin fiskal, meliputi manajemen utang yang prudent dan optimalisasi penerimaan negara, harus jadi langkah pertama,” katanya.
Andrean juga menaruh harapan agar Menkeu yang baru turut menstimulasi kebijakan bagi pelaku usaha daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif terarah untuk UMKM, efisiensi rantai pasok, serta memperkuat sinergi pusat-daerah lewat ketepatan waktu transfer anggaran ke daerah.
Fokus Menjaga APBN
Sementara itu, Menkeu baru Suahasil Nazara dalam keterangan pers usai pelantikan di Istana Negara, Senin (14/9/2026), menegaskan bahwa arah kebijakannya adalah melanjutkan langkah pendahulunya, bukan mengubah haluan secara drastis.
”Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Kita bukan masalah berubah-ubah,” katanya.
Suahasil menyebut bahwa arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Hal ini dinilai sangat penting agar anggaran negara tetap mampu menopang program-program prioritas pemerintah di tengah tekanan kondisi pasar saat ini.
Sebagai informasi, Suahasil Nazara sebelumnya telah lama menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019. Kini, ia resmi menjadi Menteri Keuangan ketiga di era pemerintahan Prabowo Subianto, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang tercatat baru menjabat sekitar satu tahun sejak dilantik pada 8 September 2025 lalu.
