JAKARTA, insanimedia.id — Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) mendatangi Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyerahkan sekitar 2.500 data yang mereka nilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga di lapangan. Data tersebut menjadi bukti banyaknya kesalahan penetapan desil kesejahteraan yang berujung pada pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin.
Koordinator KWJK, Dea Melrisa, menjelaskan data tersebut merupakan hasil aduan masyarakat yang mendapati status ekonominya tidak sesuai dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, banyak keluarga yang sebenarnya tergolong miskin dan rentan justru mendapat desil tinggi, yakni 6 sampai 10, sehingga kehilangan akses terhadap program bantuan negara.
”Ini jadi pertanyaan. Banyak korbannya di sini,” kata Dea di lokasi aksi.
Dea menambahkan, angka 2.500 data tersebut bukan jumlah final. Aduan warga terus bertambah setiap hari melalui posko advokasi yang dibuka oleh koalisinya. Temuan ini sejalan dengan keluhan yang belakangan ramai di berbagai daerah, di mana penerima bantuan tiba-tiba dicabut haknya, atau keluarga miskin yang justru dikategorikan sejahtera oleh sistem.
Korban Salah Catat Aset hingga Bantuan Terputus
Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan warga miskin kota yang program bantuannya terhenti akibat perubahan status desil.
Salah satunya dialami Sri Ningsih, warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anaknya terhenti setelah sistem mencatat keluarganya memiliki aset senilai Rp1 miliar—sebuah angka yang ia bantah keras kebenarannya.
Kasus serupa dialami Lusi, warga permukiman kolong tol Taman Hutan Kota Penjaringan. Meski tercatat dalam desil 1 atau kelompok termiskin, ia mengaku hanya menerima Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa bantuan beras yang semestinya juga menjadi haknya.
Perwakilan massa, Tegar Afriansyah, menyebut aksi digelar serentak di depan Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dengan tajuk “Desil Bermasalah, Negara Gagal Urus Rakyat Miskin!”. Aksi ini diikuti lebih dari 400 peserta yang sebagian besar adalah warga miskin kota dari berbagai wilayah Jakarta.
Ia menegaskan, penetapan status kemiskinan seharusnya tidak hanya berpatokan pada angka statistik semata. “Data seharusnya menggambarkan kenyataan hidup masyarakat,” tegas Tegar.
Menuntut Perbaikan Sistematis
Koordinator aksi lainnya, Marlo Sitompul, menilai pemerintah terkesan lepas tangan atas persoalan yang menimpa warga akibat kesalahan klasifikasi tersebut. “Tidak ada tanggung jawab dari pemerintah,” ujarnya.
Sebagai puncak aksi, massa menyerahkan dokumen berisi empat tuntutan kepada Kemensos dan BPS. Salah satu tuntutan utamanya adalah mendesak dibukanya ruang koreksi data secara cepat, serta verifikasi langsung ke lapangan bagi warga yang keberatan dengan hasil penetapan desilnya.
Sebagai informasi, desil menjadi basis penyaluran sejumlah program bantuan utama berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026. PKH dan bantuan sembako hanya menyasar keluarga desil 1 sampai 4 (lebih dari 18 juta keluarga dengan anggaran di atas Rp70 triliun per tahun). Sementara Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan menjangkau 96,8 juta jiwa pada desil 1 hingga 5 (anggaran Rp48,7 triliun per tahun). Jika data acuan ini keliru, warga yang benar-benar berhak sangat berisiko tersingkir.
Merespons polemik ini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya telah menegaskan bahwa angka desil semestinya tidak dijadikan ukuran tunggal kelayakan seseorang menerima bantuan.
”Bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Amalia. Per Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup lebih dari 290 juta data individu dan hampir 96 juta keluarga yang menjadi rujukan bersama pemerintah.
Ditemui Langsung Mensos Gus Ipul
Untuk mengamankan jalannya aksi di dua lokasi, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Akhmadi, menyebut pihaknya mengerahkan ribuan personel gabungan. “Ada 1.164 personel kepolisian yang dikerahkan,” jelasnya.
Menjelang siang, perwakilan massa akhirnya diterima langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di halaman Gedung Kemensos.
Dalam audiensi terbuka tersebut, warga bergantian menyampaikan keberatan atas hasil desil keluarganya. Pihak Kemensos menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh data yang diserahkan. Warga berharap, ke depan, desil tidak lagi menjadi satu-satunya dasar penentu kelayakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
