Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar tidak menaikkan alokasi anggaran program Karyamas dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Di tengah kebijakan pengetatan fiskal, pemkot memilih mengatur ulang sejumlah kegiatan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Blitar, Freddy Hermawan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki tambahan pagu anggaran untuk program tersebut. Kebijakan itu menyesuaikan kondisi keuangan daerah sekaligus arahan pemerintah pusat yang mendorong efisiensi belanja.
“Di P-APBD tahun 2026 ini tidak ada penambahan pagu anggaran. Karena sama-sama kita ketahui, di seluruh Indonesia, kabupaten maupun provinsi saat ini juga sama, ada pengetatan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Freddy mengatakan, Pemkot Blitar memilih mengevaluasi susunan kegiatan yang telah direncanakan. Pemerintah akan mengalihkan anggaran dari aktivitas yang kurang mendesak menuju program yang memiliki tingkat kebutuhan dan manfaat lebih tinggi.
Langkah tersebut bertujuan memaksimalkan penggunaan anggaran yang sudah tersedia tanpa harus menambah beban belanja daerah.
“Jadi tidak ada penambahan pagu anggaran, tapi yang ada hanya kegiatan penyesuaian. Dari kegiatan yang sebelumnya mungkin tidak prioritas, dialihkan ke kegiatan yang prioritas,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat dalam menentukan kegiatan yang akan mendapatkan prioritas. Evaluasi terhadap program yang belum memberikan dampak signifikan menjadi salah satu langkah untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
“Bagaimana kegiatan diarahkan pada prioritas yang lebih urgensi, pemanfaatannya, urgensi dari sisi pemenuhan kebutuhan pada masyarakat yang saat ini memang membutuhkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemkot Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk program Karyamas pada 2026. Melalui penyesuaian kegiatan dalam P-APBD, pemerintah berharap alokasi tersebut mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat meskipun tidak memperoleh tambahan anggaran.
