Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran Rp26 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 63 ribu warga peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah pada 2026. Namun, anggaran dari APBD murni tersebut hanya mencukupi pembayaran selama 10 bulan, sedangkan kebutuhan November dan Desember masih menunggu tambahan dana melalui Perubahan APBD (P-APBD).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyiapkan anggaran tersebut untuk membiayai iuran peserta PBI selama 10 bulan pertama.
“Anggaran itu untuk pembiayaan selama 10 bulan. Sisanya, untuk November dan Desember, akan ditutup melalui tambahan anggaran di perubahan APBD 2026,” kata Heru.
Ia menegaskan, dana Rp26 miliar tersebut digunakan untuk membayar iuran jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga yang terdaftar sebagai peserta PBI daerah Kota Blitar.
“Anggaran Rp26 miliar ini kami gunakan untuk membayar iuran sekitar 63 ribu warga yang masuk kepesertaan PBI Kota Blitar,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Blitar perlu memastikan ketersediaan anggaran tambahan agar pembayaran iuran peserta tetap berlanjut hingga akhir tahun. Pemerintah daerah juga harus memperhitungkan kebutuhan tersebut di tengah kebijakan efisiensi belanja.
Heru mengatakan, pemerintah tidak bisa mengabaikan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat ketika menyusun anggaran daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan peserta yang memperoleh bantuan iuran.
“Di tengah efisiensi belanja daerah, pembayaran iuran BPJS menjadi salah satu kebutuhan yang harus kami perhitungkan dalam penyusunan anggaran,” kata Heru.
Di sisi lain, Pemkot Blitar sebelumnya berhasil meraih peringkat pertama tingkat Jawa Timur dalam penilaian dukungan dan kepatuhan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2026.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan. Meski demikian, Pemkot Blitar tetap perlu memastikan tambahan pembiayaan tersedia agar kepesertaan PBI daerah dapat terus berjalan selama November dan Desember 2026.
