Polemik Transparansi Ijazah DPR: Akademisi Kritik Diskriminasi Syarat Dunia Kerja

Penulis: Sulkhan

Insani Media

BLITAR, insanimedia.id – Pejabat publik perlu diukur tidak hanya dari jenjang pendidikan, tetapi juga kepakaran teknis yang bersinggungan dengan tugasnya. Pandangan itu disampaikan akademisi Universitas Islam Balitar (UNISBA) Khairatul Ni’amah kepada insanimedia.id, Minggu (22/11/2026), menanggapi polemik standar ganda syarat pendidikan.

​Polemik itu mencuat setelah Farida Octavia membuka petisi di Change.org yang menuntut transparansi riwayat pendidikan anggota DPR RI serta verifikasi ulang keabsahan ijazah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kementerian terkait. Petisi tersebut diteken lebih dari 22.000 orang.

​Ketimpangan syarat itu tercermin dalam aturan. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan calon legislator paling rendah lulusan SMA atau sederajat, sedangkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan guru berkualifikasi S-1 atau D-IV. Data KPU per Desember 2025, seperti dikutip CNN Indonesia, mencatat 191 dari 580 anggota DPR (32,9 persen) berpendidikan terakhir SMA, sementara 242 orang (41,7 persen) bergelar S-2 atau S-3.

​Legitimasi Politik dan Urgensi Kepakaran Teknis

​Khaira sepakat kualifikasi berlaku untuk semua elemen. “Aturan ini tidak hanya menyasar pencari kerja, tetapi juga mereka yang mencari kerja di bidang pemerintahan. Rakyat pemegang kedaulatan, sehingga jika aturan hanya ditujukan kepada rakyat, rakyat menjadi objek para pembuat kebijakan,” ujarnya.

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Balitar Unisba Blitar Khoirotul Niamah
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Khoirotul Ni’amah

​Namun, ia menilai ijazah bukan satu-satunya ukuran. “Jabatan politik dipilih lewat pemilu, sehingga legitimasinya datang dari rakyat, bukan dari kredensial,” kata Khaira. Menurut dia, syarat pendidikan tinggi untuk jabatan politik bisa mempersempit akses warga berlatar ekonomi sulit, sedangkan pekerjaan teknis seperti dokter atau akuntan membutuhkan bukti keahlian terukur.

​Karena itu, kata Khaira, “pejabat publik tidak cukup diukur dari jenjang pendidikan, tetapi juga dari hal teknis yang bersinggungan langsung dengan kepakarannya.” Ia mencontohkan agenda studi banding ke luar negeri. “Tidak semua pejabat publik fasih berbahasa Inggris, padahal setiap tahun mereka punya agenda studi banding. Sampai kapan kita menyewa penerjemah yang juga memakan biaya akomodasi?” tuturnya.

Baca Juga :  MORAZEN Yogyakarta Terus Dorong Gerakan Literasi Anak Melalui MORA Impact

​Kepakaran itu, lanjut Khaira, semestinya menentukan penempatan di parlemen. “Penempatan anggota dewan terpilih di komisi harus sesuai kepakaran keilmuan, sehingga kebijakan diselesaikan oleh mereka yang memahami akar masalahnya,” katanya. Ia menambahkan, banyak anggota DPR sudah bergelar doktor, bahkan guru besar.

​Ancaman Inflasi Kualifikasi dan Pengangguran Sarjana

​Jika standar ganda dibiarkan, Khaira memperkirakan pendidikan kian tunduk pada kebutuhan pasar. Ia menyoroti lulusan perguruan tinggi yang berkarya jauh dari bidang studinya. “Semakin banyak UMKM bukan berarti harus diromantisasi sebagai penggerak ekonomi mikro. Itu bukti pemerintah gagal mengakomodasi lowongan kerja bagi lulusan perguruan tinggi,” ucapnya. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 880.000 penganggur berpendidikan D-IV hingga S-3 pada Agustus 2026, atau 11,93 persen dari 7,38 juta penganggur.

​Menurut Khaira, standar itu perlu dilihat dari dua sisi. “Jika dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme dunia kerja, itu itikad baik yang mungkin wajib diberlakukan. Namun, jika hanya untuk logika pasar, perlu dikaji agar lebih inklusif. Kurangi inflasi kualifikasi dan hapus syarat administrasi yang diskriminatif,” ujarnya.

​Pandangan lain disampaikan pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin. Seperti dikutip detikEdu (31/8/2025), ia menyebut syarat pendidikan anggota DPR “idealnya minimal strata 1 (S1), karena jenjang ini menuntut kemampuan berpikir kritis, analitis, serta pemahaman dasar metodologi”. Namun, “bila tidak semua berpendidikan S2, yang lebih penting adalah adanya pelatihan wajib setelah terpilih”.