BLITAR, insanimedia.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diwarnai gelombang penolakan masif, penetapan tahun ini disambut dengan suasana yang jauh lebih tenang.
Para penerima gelar tahun ini berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pejuang bersenjata, diplomat, ulama, sastrawan, hingga penegak hukum. Beberapa nama yang dikukuhkan di antaranya Hoegeng Iman Santoso, Sutan Takdir Alisjahbana, Ali Sastroamidjojo, hingga Ali Sadikin. Pemerintah menyebut proses seleksi ini telah melalui tahapan berjenjang dari tim pengkaji daerah hingga sidang Dewan Gelar.
Penilaian Inklusif dan Sorotan atas Margono Djojohadikusumo
Peneliti sejarah asal Blitar, Anma Muniri, menilai hasil seleksi pahlawan tahun ini jauh lebih berterima oleh publik. Menurutnya, penetapan 19 tokoh tersebut jauh lebih inklusif dan minim gejolak dibandingkan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Anma mencatat satu nama yang cukup menarik perhatian publik, yakni R.M. Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Rekam jejak Margono sebagai anggota BPUPKI, Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama, dan pendiri BBNI dinilai sangat kuat secara historis.
”Namun, posisinya sebagai kakek Presiden secara natural tetap memantik pengamatan kritis sebagian masyarakat soal relasi kekeluargaan, meskipun prosesnya telah melalui dewan penguji,” ujar Anma dalam wawancaranya dengan insanimedia.id.
Bayang-Bayang Polemik Soeharto di PTUN
Di sisi lain, ketenangan tahun ini masih dibayangi oleh polemik penganugerahan gelar bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang ditetapkan pada tahun 2025 lalu. Penganugerahan tersebut hingga kini masih membelah opini publik. Di satu sisi, para pendukung merujuk pada stabilitas ekonomi dan pembangunan era Orde Baru, sementara para aktivis HAM, keluarga korban 1965–1966, serta penyintas 1998 menolaknya sebagai bentuk impunitas negara.
Akibat penolakan tersebut, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hingga kini, perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim dengan ahli waris Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, turut serta sebagai tergugat intervensi.
Kritik keras juga terus mengalir dari berbagai lembaga swadaya masyarakat. Manajer Advokasi YLBHI, Arif Maulana, menilai standar kepahlawanan nasional telah direndahkan. Senada dengan itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengingatkan bahwa meskipun Soeharto tidak pernah divonis bersalah, ia juga tidak pernah teruji di pengadilan terkait kasus korupsi semasa hidupnya.
Dorongan Evaluasi dan Uji Publik
Melihat dinamika yang masih terjadi, Anma mendorong adanya evaluasi menyeluruh menjelang penganugerahan tahun 2027 mendatang. Ia menyarankan agar pemerintah membuka masa sanggah atau uji publik terhadap nama-nama kandidat.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat, sejarawan, dan akademisi dapat memberikan tinjauan historis sebelum keputusan final diketok. “Gelar pahlawan seharusnya menjadi instrumen pemersatu bangsa,” tegas alumni Sejarah Peradaban Islam UIN Tulungagung, sembari berharap agar ke depannya porsi tokoh sipil dan perempuan dapat diperluas agar kepahlawanan tidak didominasi oleh kalangan militer dan elite politik saja.







