Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar melakukan efisiensi anggaran hingga Rp71,3 miliar sepanjang 2026. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah pos belanja, termasuk pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 15 persen serta pengurangan berbagai belanja operasional pemerintah.
Meski memangkas anggaran, Pemkot Blitar tetap mempertahankan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi bantuan sosial, bantuan beras atau Rastrada, beasiswa mahasiswa, bimbingan belajar bagi siswa, hingga bantuan pengobatan melalui BPJS Kesehatan.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan pemerintah menerapkan efisiensi untuk menjaga kondisi fiskal daerah, tetapi tetap memastikan program sosial yang dibutuhkan masyarakat berjalan.
“Efisiensi ini kita lakukan agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Tetapi program-program sosial yang memang dibutuhkan masyarakat tetap kita jalankan,” ujarnya.
Syauqul menjelaskan, Pemkot Blitar harus menyesuaikan belanja daerah setelah pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kota Blitar sebesar Rp128 miliar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan penataan kembali terhadap sejumlah anggaran.
Pemkot kemudian memangkas TPP ASN sebesar 15 persen. Namun, pemerintah tidak hanya membebankan efisiensi kepada aparatur sipil negara. Pemkot juga mengurangi sejumlah program dan belanja pemerintahan.
Sepanjang 2026, Pemkot Blitar mencatat total efisiensi mencapai Rp71,3 miliar. Selain pemangkasan TPP ASN, pemerintah mengurangi anggaran program Karya Mas sebesar Rp16,4 miliar, bantuan Rastrada Rp6 miliar, serta belanja hibah Rp2,9 miliar.
Pemerintah juga menekan biaya operasional, termasuk anggaran makan dan minum rapat serta perjalanan dinas. Syauqul menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian belanja dengan kapasitas keuangan daerah.
“Tidak hanya ASN yang dikurangi. Belanja operasional juga kita efisiensikan, termasuk makan minum dan perjalanan dinas. Prinsipnya, kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Selain melakukan pemangkasan belanja, Pemkot Blitar mengalihkan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk membeli mobil dinas wali kota. Pemerintah kemudian menggunakan anggaran tersebut untuk menunjang operasional lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) di seluruh wilayah Kota Blitar.
Syauqul menegaskan pemerintah tetap mengarahkan efisiensi agar tidak mengganggu program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pemkot tetap mempertahankan sektor bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan dalam penyesuaian anggaran 2026.
“Yang kita jaga adalah bagaimana program untuk masyarakat tetap berjalan, seperti Rastrada, beasiswa mahasiswa, bimbingan belajar, maupun bantuan pengobatan melalui BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
