BLITAR, insanimedia.id – Momentum September Hitam kembali menampar wajah demokrasi kita. Di Blitar, gerakan solidaritas untuk mengenang dan menuntut penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat bukan sekadar romantisasi masa lalu. Momentum ini telah bertransformasi menjadi panggung perlawanan atas represi aparat yang terus berulang, serta perampasan ruang hidup yang berlindung di balik topeng pembangunan.
Represi Baru di Atas Luka Lama
Tahun 2026 memberikan beban psikologis yang berlapis bagi para pejuang HAM. Sentimen ini menguat seiring kontradiksi antara janji keadilan negara dan realitas politik hari ini, di mana pucuk pimpinan negara terindikasi memiliki rekam jejak kelam terkait penghilangan paksa aktivis 1998.
”Bagi saya dan kawan-kawan masyarakat sipil, September Hitam tahun ini terasa amat sentimentil dan berat. Kita tidak hanya menolak lupa atas tragedi puluhan tahun silam, tapi juga dihadapkan pada represi yang masih segar. Misalnya penangkapan aktivis pasca-demonstrasi Agustus 2025, hingga eskalasi kekerasan aparat pada Agustus 2026 kemarin,” ungkap Reyda Hafis, Aktivis Demokrasi Blitar, kepada insanimedia.id, Minggu (13/9/2026).
Wajah Penindasan Lokal
Pelanggaran HAM tidak melulu soal letusan senjata api. Di tingkat lokal, penindasan itu bermetamorfosis menjadi kebijakan birokrasi yang merenggut hak-hak dasar warganya.
”Pelanggaran HAM di Blitar hari ini mewujud dengan cara yang sangat halus. Hati saya hancur melihat perpustakaan sekolah diratakan demi membangun proyek KDMP. Bagi saya, itu adalah bentuk perampasan hak atas pendidikan yang nyata,” tegas mantan Sekjen PPMI DK Tulungagung tersebut.
Selain pendidikan, ia juga menyoroti krisis ekologis. Bantaran sungai kini menghadapi ancaman serius akibat pembiaran tambang pasir liar yang beroperasi tanpa izin dan aturan, merusak ruang hidup warga sekitar.
Menyadari krisis yang mengepung, gerakan muda Blitar memilih turun tangan. “Saya kira belum banyak masyarakat yang sadar akan krisis ini. Maka dari itu, generasi muda terus membumikan kampanye penyadaran HAM, dan kami akan menggelar aksi September Hitam di ruang publik akhir bulan ini,” tambahnya.
Kegelisahan di akar rumput ini tervalidasi oleh data struktural. Merujuk pada rekomendasi kolektif Komnas HAM RI dan KontraS per September 2026, terdapat desakan evaluasi konkret yang harus segera dieksekusi negara:
- Hentikan Kultur Impunitas: Tuntaskan aktor intelektual pembunuhan pembela HAM dan tindak tegas aparat yang menggunakan kekerasan berlebih (excessive use of force) terhadap massa sipil.
- Reformasi Keamanan & Ruang Sipil: Tarik keterlibatan militer dan pamswakarsa dari ruang ekonomi sipil, serta selesaikan konflik agraria daerah melalui pendekatan dialogis, bukan represif.
- Pemulihan Hak Korban: Jamin program pemulihan hak korban (medis, sosial, dan kultural)—termasuk bagi keluarga eks-tapol di desa—berjalan komprehensif tanpa diskriminasi.
Berangkat dari data tersebut, Reyda melayangkan ultimatum keras. “Pemerintah pusat harus menghentikan cara-cara mengelola negara yang mengandalkan rasa takut. Tarik militer dari ranah sipil, berhenti mengabaikan kasus HAM masa lalu, dan cegah pelanggaran baru,” desaknya.
Kritik tak kalah tajam diarahkan ke Balai Kota dan Kabupaten Blitar. “Pak Wali dan Pak Bupati, tolong lihat manusia di balik angka-angka pembangunan Anda. Kembalikan hak belajar anak-anak yang kehilangan perpustakaannya! Dengarkan warga yang ruang hidupnya dirusak tambang. Hentikan pembangunan egois ini, dan mulailah memimpin dengan empati,” cetusnya.
